Peluang Dan Kendala Pengembangan Ekonomi Islam Di Indonesia

A. Pendahuluan
Dewasa ini masih banyak kalangan yang melihat Islam secara parsial dimana Islam hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah semata dan menganggap bahwa Islam tidak ada kaitannya dengan dunia perbankan, pasar modal, asuransi, transaksi eksport import, dll. Bahkan mereka beranggapan bahwa Islam dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya sebagai penghambat perekonomian suatu bangsa, sebaliknya kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan ketentuan Ilahi.

Cara pandang di atas bisa dikatakan sempit dan belum melihat Islam secara “kaffah”. Islam adalah agama yang universal, bagi mereka yang dapat memahami dan melaksanakan ajaran Islam secara utuh dan total akan sadar bahwa sistem perekonomian akan tumbuh dan berkembang dengan baik bila didasari oleh nilai-nilai dan prinsip syari’ah Islam, dalam penerapannya pada segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi ummat.

Sistem Perekonomian Islam bersifat universal artinya dapat digunakan oleh siapapun tidak terbatas pada umat Islam saja, dalam bidang apapun serta tidak dibatasi oleh waktu ataupun zaman sehingga cocok untuk diterapkan dalam kondisi apapun asalkan tetap berpegang pada kerangka kerja atau acuan norma-norma islami. Al-Qur’an dan Al-Hadits merupakan landasan hukum yang lengkap dalam mengatur segala aspek kehidupan ummat, khususnya di bidang ekonomi antara lain:
- Islam dirancang sebagai rahmat untuk seluruh ummat, menjadikan kehidupan lebih sejahtera dan bernilai, tidak miskin dan tidak menderita (Q.S. Al-Anbiya : 107).
- Harta adalah amanat Allah, untuk mendapatkan dan memanfaatkannya harus sesuai dengan ajaran Islam (Q.Q. Al-Anfal : 28).
- Larangan menjalankan usaha yang haram (Q.S.Al-Baqarah : 273-281).
- Larangan merugikan orang lain (Q.S.Asy-Syuara : 183).
- Kesaksian dalam mu’amalah (Q.S.Al-Baqarah : 282-283), dll.

Anggapan tersebut telah terbukti dengan adanya krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia dan Asia beberapa waktu yang lalu bahwa sistem yang kita anut dan dibanggakan selama ini khususnya di bidang perbankan kiranya tidak mampu untuk menanggulangi dan mengatasi kondisi yangada, bahkan terkesan sistem yang ada saat ini dengan tidak adanya nilai-nilai Ilahi yang melandasi operasional perbankan dan lembaga keuangan lainnya sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya “perampok berdasi” yang telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian bangsa Indonesia sendiri. Sebaliknya bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan Islam yang dalam operasionalnya bersendi pada Syari’ah Islam, krisis ekonomi dan moneter yang terjadi merupakan moment positif dimana bisa menunjukkan dan memberikan bukti secara nyata dan jelas kepada dunia perbankan khususnya bahwa Bank yang berlandaskan Syari’ah Islam tetap dapat hidup dan berkembang dalam kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.

Dengan bukti di atas, sudah saatnya bagi para penguasa negara, alim ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk membuka mata dan merubah cara pandang yang ada bahwa Sistem Perbankan Syari’ah merupakan alternatif yang cocok untuk ditumbuh kembangkan dalam dunia perbankan Indonesia dewasa ini. Namun disayangkan perkembangan Perbankan Syari’ah di Indonesia terkesan lambat dan kurang dikelola secara serius, terbukti dari data yang diperoleh dari BI Surabaya per Maret 2000 jumlah BPR Konvensional yang ada di Jawa Timur mencapai 427 sedangkan BPR Syari’ah baru mencapai 6 (1,4%), dimana 5 diantaranya tergolong sehat dan 1 kurang sehat.

Kurang berkembangnya Sistem Perekonomian Islam, khususnya Perbankan Syari’ah di Indonesia terletak pada umat Islam sendiri. Masih banyak umat Islam di Indonesia yang belum paham akan ekonomi Islam ataupun tidak menjalankan sebagaimana mestinya, banyak diantaranya yang merasa takut menjadi miskin karenanya, padahal dalam Q.S Al-Baqarah : 268 dikatakan:
"Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui".
Apabila perekonomian di Indonesia telah didasari oleh norma-norma Islam tentunya tidak akan ditemukan kemiskinan ataupun penurunan taraf hidup dan perekonomian ummat seperti yang terjadi saat ini.

Dalam makalah ini penulis lebih memfokuskan pada perkembangan Perbankan Syari’ah sebagai sub unit financial yang merupakan bagian dari sub sistem ekonomi ditinjau dari mitos dan kenyataan yang terjadi dalam prakteknya, serta peranan Perguruan Tinggi sebagai sub sistem pendidikan dalam kaitannya dengan sub sistem ekonomi.

B. Kendala Perbankan Syariah
Banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan Bank Syari’ah, terutama berkaitan dengan penerapan suatu sistem perbankan yang baru yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip dari sistem keuntungan yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Permasalahan ini dapat berupa permasalahan yang bersifat operasional perbankan maupun aspek dari lingkungan makro. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan Bank Syari’ah antara lain :

1.Permodalan
Permasalahan pokok yang senantiasa dihadapi dalam pendirian suatu usaha adalah permodalan. Setiap ide ataupun rencana untuk mendirikan Bank Syari’ah sering tidak dapat terwujud sebagai akibat tidak adanya modal yang cukup untuk pendirian Bank Syari’ah tersebut, walaupun dari sisi niat ataupun “ghiroh” para pendiri relatif sangat kuat. Kesulitan dalam pemenuhan permodalan ini antara lain disebabkan karena :
a. Belum adanya keyakinan yang kuat pada pihak pemilik dana akan prospek dan masa depan keberhasilan Bank Syari’ah, sehingga ditakutkan dana yang ditempatkan akan hilang.
b. Masih kuatnya perhitungan bisnis keduniawian pada pemilik dana sehingga ada rasa keberatan jika harus menempatkan sebagian dananya pada Bank Syari’ah sebagai modal.
c. Ketentuan terbaru tentang Permodalan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia relatif cukup tinggi.

2. Peraturan Perbankan
Peraturan Perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodir operasional Bank Syari’ah mengingat adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional Bank Syari’ah dengan Bank Konvensional. Ketentuan-ketentuan perbankan yang ada kiranya masih perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syari’ah agar Bank Syari’ah dapat beroperasi secara relatif dan efisien. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain adalah hal-hal yang mengatur mengenai :
a. Instrument yang diperlukan untuk mengatasi masalah likwiditas.
b. Instrument moneter yang sesuai dengan prinsip syari’ah untuk keperluan pelaksanaan tugas Bank Sentral.
c. Standar akuntansi, audit dan pelaporan.
d. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian, dll.
Ketentuan-ketentuan di atas sangat diperlukan agar Bank Syari’ah dapat menjadi elemen dari sistem moneter yang dapat menjalankan fungsinya secara baik dan mampu berkembang dan bersaing dengan Bank Konvensional.

3. Sumber Daya Manusia
Kendala dibidang SDM dalam pengembangan Perbankan Syari’ah disesabkan karena sistem perbankan syari'ah masih belum lama dikenal di Indonesia. Disamping itu lembaga akademik dan pelatihan ini masih terbatas, sehingga tenaga terdidik dan berpengalaman dibidang perbankan syari’ah baik dari sisi bank pelaksana maupun bank sentral (pengawas dan peneliti bank).
Pengembangan SDM dibidang Perbankan Syari’ah sangat diperlukan karena keberhasilan pengembangan bank syari’ah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta ketrampilan pengelola bank. SDM dalam perbankan syari’ah memerlukan persyaratan pengetahuan yang luas dibidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syari’ah dalam praktek perbankan serta mempunyai komitmen kuat untuk menerapkannya secara konsisten.

4. Pemahaman Ummat
Pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip Perbankan Syari’ah belum tepat, bahkan diantara ulama dan cendekiawan muslim sendiri masih belum ada kata sepakat yang mendukung keberadaan Bank Syari’ah, terbukti dari hasil pretest terhadap 37 Dosen Fakultas Syari’ah dalam acara Orientasi Perbankan yang telah dilakukan oleh Asbisindo Wilayah Jatim beberapa waktu yang lalu memberikan jawaban yang tidak konsekwen dan cenderung ragu-ragu. Dan masih adanya masyarakat yang mengaku paham akan Syari’ah Islam tetapi tidak mau menjalankannya seperti yang dialami oleh PT. BPR Syari’ah Baktimakmur Indah Sidoarjo dalam memberikan pembiayaan mudharabah dengan salah satu mitranya yang dikenal sebagai ulama yang mana sang ulama mau berbagi kerugian namun setelah untung tidak bersedia membagi keuntungannya dengan pihak Bank, yang tentunya bertentangan dengan akad yang telah disepakati di awal. Atau seorang ulama yang datang ke Bank dan menanyakan besarnya bunga atas simpanannya. Hal-hal seperti di atas merupakan kejadian nyata yang selalu dan kerap kali dialami dalam operasional bank Syari’ah sehari-harinya, bahkan mungkin lebih parah dari contoh-contoh di atas.

Dari kalangan ulama sendiri sampai saat ini belum ada ketegasan pendapat terhadap keberadaan Bank Syari’ah, kekurangtegasan tersebut antara lain disebabkan karena :
a. Kurang komprehensifnya informasi yang sampai kepada para ulama dan cendekiawan tentang bahaya dan dampak destruktif sistem bunga terutama pada saat krisis moneter dan ekonomi dilanda kelesuan.
b. Belum berkembangluasnya lembaga keuangan syari’ah sehingga ulama dalam posisi sulit untuk melarang transaksi keuangan konvensional yang selama ini berjalan dan berkembang luas.
c. Belum dipahaminya operasional Bank Syari’ah secara mendalam dan keseluruhan.
d. Adanya kemalasan intelektual yang cenderung pragmatis sehingga muncul anggapan bahwa sistem bunga yang berlaku saat ini sudah berjalan atau tidak bertentangan dengan ketentuan agama.
Minimnya pemahaman masyarakat akan Sistem Perbankan Syari’ah antara lain disebabkan karena :
a. Sistem dan prinsip operasional Perbankan Syari’ah relatif baru dikenal dibanding dengan sistem bunga.
b. Pengembangan Perbankan Syari’ah baru dalam tahap awal jika dibandingkan dengan Bank Konvensional yang telah ratusan tahun bahkan sudah mendarah daging dalam masyarakat.
c. Keengganan bagi pengguna jasa perbankan konvensional untuk berpindah ke Bank Syari’ah disebabkan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tetap dari bunga.

5. Sosialisasi
Sosialisasi yang telah dilakukan dalam rangka memberikan informasi yang lengkap dan besar mengenai kegiatan usaha perbankan syari’ah kepada masyarakat luas belum dilakukan secara maksimal. Tanggungjawab kegiatan sosialisasi ini tidak hanya dipundak para bankir syari’ah sebagai pelaksana operasional bank sehari-hari, tetapi tanggungjawab semua pihak yang mengaku Islam secara baik secara perorangan, kelompok maupun instansi yang meliputi unsur alim ulama, penguasa negara/pemerintahan, cendekiawan, dll. Yang memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam penyebarluasan informasi terhadap masyarakat luas. Sosialisasi yang dilakukan tidak hanya kepada masyarakat awam tetapi juga kepada ulama, pondok pesantren, ormas-ormas, instansi, institusi, pengusaha, dll. Yang selama ini belum tahu ataupun belum memahami secara detail apa dan bagaimana keberadaan dan operasional Bank Syari’ah walaupun dari sisi Fiqih dan Syari’ah mereka tahu benar.

6. Piranti Moneter
Piranti Moneter yang pada saat ini masih mengacu pada sistem bunga sehingga belum bisa memenuhi dan mendukung kebijakan moneter dan kegiatan usaha bank syari’ah, seperti kelebihan/kekurangan dana yang terjadi pada Bank Syari’ah ataupun pasar uang antar bank syari’ah dengan tetap memperhatikan prinsip syari’ah. Bank Indonesia selaku penentu kebijakan perbankan mencoba untuk menyiapkan piranti moneter yang sesuai dengan prinsip syari’ah seperti halnya SBI dan SBPU yang berlandaskan syari’ah Islam.

7. Jaringan Kantor
Pengembangan jaringan kantor Bank Syari’ah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu kurangnya jumlah Bank Syari’ah yanga ada juga menghambat perkembangan kerjasama antar Bank Syari’ah. Jumlah jaringan kantor bank yang luas juga akan meningkatkan efisiensi usaha serta meningkatkan kompetisi ke arah peningkatan kulaitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syari’ah.
Pengembangan jaringan Perbankan Syari’ah dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:
a. Peningkatan kualitas Bank Umum Syari’ah dan BPR Syari’ah yang telah beroperasi.
b. Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syari’ah.
c. Pembukaan kantor cabang syari’ah (full branch) bagi bank konvensional yang memiliki kondisi usaha yang baik dan berminat untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah.
Pembukaan kantor cabang syari’ah dapat dilakukan dengan 3 cara antara lain :
- Pembukaan kantor cabang dengan mendirikan kamtor, perlengkapan dan SDM yang baru.
- Mengubah kantor cabang yang ada menjadi kantor cabang syari’ah.
- Meningkatkan status kantor cabang pembantu menjadi kantor cabang syari’ah.

8. Pelayanan
Dunia perbankan senantiasa tidak terlepas pada masalah persaingan, baik dari sisi rate/margin yang diberikan maupun pelayanan. Dari hasil survei lapangan membuktikan bahwa kualitas pelayanan merupakan peringkat pertama kenapa masyarakat memilih bergabung dengan suatu bank.

Dewasa ini semua Bank Konvensional berlomba-lomba untuk senantiasa memperhatikan dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah, tidak telepas dalam hal ini Bank Syari’ah yang dalam operasionalnya juga memberikan jasa tentunya unsur pelayanan yang baik dan islami hahrus diperhatikan dan senantiasa ditingkatkan. Tentunya hal ini harus didukung oleh adanya SDM yang cukup handal dibidangnya. Kesan kotor, miskin dan tampil ala kadarnya yang selama ini melekat pada “Islam” harus dihilangkan.

C. Keterkaitan Institusi Pendidikan dalam Pengembangan Perbankan Syariah
Seperti telah disebutkan di atas bahwa salah satu penghambat perkembangan Bank Syari’ah adalah keberadaan SDM. Guna menciptakan SDM yang handal dan profesional dibidang Perbankan Syari’ah tentunya tidak terlepas dari peranan Institusi Pendidikan yang dalam hal ini memang berperan sebagai pencetak SDM.

Mengingat prospek Bank Syariah dalam dunia perbankan sangat bagus bahkan mendapat tanggapan positif dari semua pihak, sebaliknya perkembangan Bank Syariah sendiri masih berada pada phase “growth” justru sangat kritis/riskan. Pilihan kita hanya satu yakni bagaimana mewujudkan keberhasilan atau sukses. Kiranya dalam pengembangan Bnak Syariah ini dipersyaratkan dukungan SDM yang berkualitas, berintegritas dan bermoral islami. Dan mengingat sampai saat ini masih belum ada lembaga/institusi pendidikan yang handal dan berkualitas dalam menciptakan SDM Perbankan Syariah, maka sudah saatnya bagi para cendekiawan muslim untuk turut serta memikirkan pengembangan Perbankan Syariah dengan cara menyiapkan SDM yang handal dan profesional di bidang perbankan syariah melalui institusi pendidikan yang dimilikinya.

Sebagai contoh apa yang telah dirintis oleh STIE Perbanas Surabaya dengan memberikan mata kuliah pilihan Syariah Banking pada mahasiswanya mulai tahun ajaran 1999/2000 yang dalam pelaksanaanya bekerjasama dengan PT. BPR Syariah Baktimakmur Indah sebagai tenaga pengajar. Dengan keberhasilan yang dicapai dalam taraf uji coba ini, direncanakan pada tahun ajaran berikutnya dapat ditingkatkan dengan membuka Program D-1 dan D-3 Perbankan Syariah.

D. Penutup
Pengembangan perbankan syariah pada dasarnya merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari Pengembangan Ekonomi Islam. Salah satu alternatif yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia dalam rangka memperbaiki keterpurukan ekonomi yang terjadi di Indonesia dewasa ini adalah dengan cara mengembangbiakkan Perbankan Syariah yang beroperasional secara syariah Islam secara lebih luas. Tentunya pengembangan Perbankan Syariah ini tidak dapat berhasil dengan baik apabila tidak ada dukungan dari semua pihak baik pemerintah, ulama, cendekiawan, pengusaha, pengelola Bank bahkan masyarakat sendiri serta adanya satu kesatuan pola pikir tentang Bank Syariah dari semua pihak tersebut di atas, sehingga dalam perjalanan/operasional Bank Syariah tidak lagi ditemukan adanya perbedaan pendapat yang kontroversial. Karena kontroversi yang merebak hanya akan membingungkan umat, yang berakibat kepada keraguan mereka untuk menyambut kehadiran “bayi ekonomi Islam” yang untuk masa sekarang ini muncul sebagai pionir dalam bentuk/matra Perbankan Syariah.

Kekurang berhasilan Perbankan Syariah di Indonesia dikhawatirkan akan semakin menjauhkan umat dari kepercayaan atas kemungkinan diterapkannya konsep ekonomi Islam didalam kehidupan nyata.

Drs. Ec. H. Tjuk K Sukiadi - Komisaris Utama PT. BPR Syariah Baktimakmur Indah Sidoarjo
Tazkia Online

Islamic Based Economy – Sebuah Solusi Ekonomi Mandiri

Prolog
Dari negara yang dijuluki Macan Asia, Indonesia masuk menjadi negara yang bisa dijuluki Tikus Asia karena dulu sebagai macan ditakuti oleh negara-negara pesaingnya bahkan negara adidaya, sementara sekarang sebagai tikus dihidupi oleh sisa sisa konsumsi negara-negara pesaingnya dan negara adidaya. Daging yang dikonsumsi sang macan maupun sisa-sisa yang dikonsumsi si tikus tersebut dikemas dalam bentuk pinjaman riba yang tentu saja pada dasarnya memperburuk kondisi Indonesia itu sendiri. Tidak ada sesuatu yang bersih (halalan thayyiban) yang menjadi sumber makanan sang macan ataupun si tikus untuk tumbuh berkembang dengan baik.

Firman Allah dalam Kitab Suci Al Qur’an surah Al Baqarah ayat 275-276; 278-279 menyatakan:
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan karena mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangan); dan urusan (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

Marshall Plan Vs Pinjaman Riba
Amerika Serikat membantu Eropa Barat setelah Perang Dunia II melalui Marshall Plan-nya, yang mana Eropa Barat membayar bantuan Amerika Serikat tersebut dengan barang-barang kebutuhan Amerika Serikat selama beberapa tahun. Apa yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Eropa Barat pada saat itu sangat bisa dikategorikan sebagai pembiayaan As-Salam (In-Front Payment Sale), di mana bantuan tersebut adalah jual beli dibayar di depan antara Amerika Serikat dan Eropa Barat atas barang-barang yang menjadi kebutuhan Amerika Serikat selama beberapa tahun. Marshall Plan telah membuat Eropa Barat bergiat dalam kegiatan ekspor barang-barang ke Amerika Serikat, dan Amerika Serikat bisa berkonsentrasi dalam pembuatan barang-barang kebutuhannya yang lain secara lebih spesifik.

Ketika masih menimba ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia belasan tahun yang lewat, penulis ingat bahwa cerita mengenai Marshall Plan ini digembar-gemborkan oleh beberapa tokoh pengambil keputusan ekonomi Indonesia yang biasa disebut “Berkeley Mafia”. Cerita Marshall Plan ini menjadi justifikasi pemerintah Indonesia di masa itu untuk meminjam terus menerus dari negara-negara barat (direpresentasikan oleh IGGI – Inter Governmental Group on Indonesia) yang katanya hanya dikenakan “bunga lunak” demi pembangunan di Indonesia. Hal seperti ini terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia sekarang ini melalui CGI (Consultative Group on Indonesia), World Bank, IMF (International Monetary Fund), dan sebagainya. Marshall Plan yang dilakukan Amerika Serikat atas Eropa Barat jelas-jelas berbeda dengan pinjaman bunga-berbunga yang dilakukan negara-negara barat atas Indonesia. Marshall Plan mempunyai substansi As-Salam sebagai salah satu bagian dari Islamic Based Economy, sementara pinjaman-pinjaman bunga berbunga adalah sangat ditentang dalam Islamic Based Economy.

Eropa Barat dapat terus tumbuh setelah menerima bantuan Amerika Serikat melalui Marshall Plan. Sementara dalam kenyataannya, pinjaman-pinjaman riba yang dikemas dengan nama bantuan luar negeri sempat membuat Indonesia disinyalir mempunyai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut sangat rentan dan dapat dengan mudah dihancurkan karena sistem ekonomi dan keuangannya tidak mandiri dan sangat bergantung dengan negara-negara barat. Pada masa sekarang ini, kita melihat bahwa sistem ekonomi dan keuangan yang tidak mandiri ini membuat Indonesia sangat bisa didikte oleh negara-negara barat. Pendiktean tersebut tidak hanya dalam hal ekonomi dan keuangan, namun juga dalam hal politik dan pemerintahan.

Islamic Based Economy
Islamic Based Economy (IBE) mengintisarikan bahwa riba dilarang, jual beli dan profit / revenue sharing yang didasari oleh risk sharing (muqaradhah / mudharabah) dan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan sendiri adalah halal dan diberkati.

Firman Allah SWT & Hadits Rasulullah Muhammad SAW menyatakan: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S.: Al Baqarah:275). Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (H.R. Ibnu Majah).

Ekonomi riba yang mendasari ekonomi Indonesia selama ini, telah menjadikan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi biaya tinggi. Hal ini seharusnya tidak terjadi jika Indonesia mengaplikasikan Al Qur’an dan Hadits Rasulullah SAW dalam ekonominya. Pembahasan dengan grafik-grafik berikut ini memperjelas bagaimana profit / revenue sharing dalam IBE menghasilkan economies of scale yang lebih baik dibandingkan ekonomi konvensional yang riba dalam skala mikro.

Profit / revenue sharing apabila diterapkan dalam skala ekonomi makro akan sangat mendorong efektivitas dan efisiensi ekonomi dalam negeri. Efektivitas dan efisiensi ekonomi dalam negeri akan meningkatkan transaksi perdagangan barang dan jasa dalam negeri. Peningkatan transaksi perdagangan barang dan jasa dalam negeri akan menghasilkan kemandirian dalam ekonomi.

Kemandirian Ekonomi
Self-sufficient economy atau ekonomi mandiri harus menjadi tujuan utama negara dalam kiprahnya menjamin eksistensi bangsa. Kemandirian ekonomi bukan berarti menarik diri dari perdagangan, jasa dan ekonomi internasional. Namun kiprah dalam perdagangan, jasa dan ekonomi internasional itu dilakukan semata-mata karena ada kekurangan-kekurangan dalam perdagangan, jasa dan ekonomi yang benar-benar tidak dapat dipenuhi di dalam negeri; bukan karena dikondisikan oleh satu dan lain hal untuk tidak dapat dipenuhi (misalkan karena kolusi, korupsi dan nepotisme).

Dalam sidang CGI beberapa tahun yang lewat, wacana Indonesia dimasukkan ke dalam kategori less developed country pernah mencuat untuk mendapatkan potongan hutang luar negeri sampai 80% dari outstandingnya. Hal ini memang dimungkinkan, melihat dari pengalaman beberapa negara Amerika Latin (salah satunya Brazil). Indonesia tidak cukup berani untuk membawa dan merealisasikan wacana tersebut ke dunia internasional, dengan alasan bahwa Indonesia masih cukup mampu membayar hutang-hutangnya dan Indonesia tidak ingin kehilangan investor-investor asing yang sudah ada dan yang potensial masuk ke Indonesia. Padahal investor riil jumlahnya lebih sedikit dari pada lender riba yang sudah ada dan yang potensial untuk masuk. Dengan alasan yang masih sama, Indonesia terus menerus berusaha meminjam dari IMF yang dikuasai negara-negara barat. Indonesia terus-menerus melakukan kebijakan riba untuk keluar dari masalah ekonomi yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat riba.

Sudah saatnya kita mencoba keluar dari lingkaran setan ini dengan melakukan taubat nasuha. Hentikan mengusahakan pinjaman riba dari negara-negara barat. Jalin hubungan lebih baik lagi atas negara-negara potensial yang mempunyai ikatan kuat dalam spiritual Islam dengan sebagian besar penduduk Indonesia. Ajak mereka untuk menjadi investor riil di Indonesia melalui hal-hal yang diintisarikan dalam IBE dengan cara mengaplikasikan IBE dalam perekonomian kita.

Penutup
Tidak berlebihan rasanya jika dikatakan penerapan IBE akan terus bergulir, mengingat banyak daerah yang menuntut diberikan otonomi untuk menjalankan kebijakan di daerahnya sesuai dengan syariat Islam. Islamic Based Economy – IBE adalah aplikasi syariat Islam dalam perekonomian. Konsep IBE ini dimunculkan sebagai upaya kontribusi terhadap pengembangan perekonomian Indonesia yang lebih sesuai dengan syariah, yaitu keterkaitan yang erat antara sektor keuangan dengan sektor riil dan tanpa riba. Insya Allah, ijtihad ini dapat berhasil guna bagi pihak-pihak yang menerapkannya.

Muhammad Gunawan Yasni, MM, CIFA (pengembang produk keuangan syariah di PT Bahana Artha Ventura)

Ekonomi Islam Cokroaminoto

1. Perkembangan Ekonomi Islam Kontemporer
Ekonomi Islam kontemporer saat ini dapat dikerangkakan dalam dua garis utama, berkenaan dengan studi akademis dan arena praksis. Studi akademis selalu berasumsi mengenai kedudukan Islam berhadapan dengan dua kutub ideologi lainnya, kapitalisme dan sosialisme. Akademisi biasanya meletakkan Ekonomi Islam sebagai implementasi fiqh muamalah yang memiliki tujuan syari’ah, yaitu mashlaha untuk ummat, keadilan dan kesejahteraan. Atas dasar kedudukan tujuan syari’ah tersebut kemudian para akademisi terjebak pada perdebatan apakah ekonomi Islam berbeda, menjadi titik tengah atau melakukan akomodasi atas ideologi kapitalisme atau sosialisme.

Arena praksis di sisi lain mencoba merealisasikan konsep fiqh muamalah akomodatif terhadap sistem ekonomi yang berkembang saat ini. Hasilnya adalah melakukan modifikasi sistem keuangan, perbankan, asuransi, pemasaran, manajemen dari perspektif Barat. Menjadi maklum ketika hari-hari ini ekonomi Islam banyak bersentuhan dengan pasar saham, sistem pembiayaan (musyarakah, murabahah, atau lainnya), serta lebih mengutamakan aspek penguatan makro ekonomi.

Meskipun dalam perjalanannya sistem serta lembaga keuangan Islam masih diliputi kontroversi-kontroversi pemikiran di dunia Islam sendiri maupun perbedaan yang menyolok dengan sistem serta lembaga keuangan konvensional. Perbankan Islam terkait penyelesaian masalah riba (musyarakah/mudharabah dan murabahah), sedangkan pasar modal pada masalah maisir dan gharar.

Pertanyaannya, apakah Ekonomi Islam secara akademis maupun praksis telah menyentuh masalah ke-Indonesia-an? Perlu diketahui, Ekonomi kapitalis saat ini lebih konsern pada masalah dan rasio-rasio makro ekonomi, sedangkan masalah mikro tidak tersentuh langsung (hanya menjadi dampak makro ekonomi), inilah yang disebut Tricle Down Effect Mechanism. Sedangkan ekonomi sosialis sendiri sepertinya berjalan di tempat, terbukti dengan makin tereduksinya Pasal 33 UUD 1945. Keinginan Pasal 33 UUD 1945 untuk menjadi jalan tengah kapitalisme dan sosialisme, yaitu Ekonomi Kerakyatan serta lebih dari itu ingin mewujudkan negara ber-Ketuhanan. Tetapi kenyataannya, bagaimana Ekonomi kita sekarang, menjadi Ekonomi Kerakyatan “semu” atau menjadi subordinat Neoliberalisme? Wallahua’alam.

2. Ekonomi dalam Bingkai Pemikiran Tjokroaminoto
Berikut ini akan kita lihat bingkai pemikiran ekonomi Tjokroaminoto yang dikemas dalam Dua Prinsip Utama mengenai Konsep Ilmu Sosial Islam. Prinsip Pertama yaitu Kedermawanan Islami. Menurut beliau kedermawanan bukanlah melakukan sedekah sebagai kebajikan semata, tetapi sedekah adalah kewajiban untuk meraih cinta Allah. Dampaknya, pertama, menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi untuk mencapai Keridhaan Allah. Kedua, zakat sebagai dasar bagi distribusi dan pemerataan kekayaan untuk seluruh masyarakat. Ketiga, kemiskinan dunia bukanlah kehinaan, tetapi kejahatan dunia adalah kehinaan.

Prinsip kedua yaitu Persaudaraan Islam. Persaudaran Islam menurut beliau harus dibangun bukan berdasarkan pada suku, warna kulit, ras, kekayaan atau lainnya, tetapi berdasar pada ketakwaan.

Dua Prinsip Utama di atas hanya dapat dijalankan, seperti dijelaskan dalam buku beliau, dengan cara sinergi antara realitas sosial ekonomi masyarakat merujuk pada sirah dan jejak Muhammad saw.

3. Rujukab Sirah dan Jejak Rasulullah SAW.
Bangunan ekonomi yang dibangun Rasulullah berawal dari penguatan ekonomi rakyat, ekonomi para sahabat yang lebih didominasi fuqara’ wal masakin. Rasulullah berdasarkan Al-Qur’an melakukan “Back To Nature Economics” sebagai pilar utamanya. Ekonomi Natural diawali dengan menekankan pentingnya distribusi, keadilan, nilai tambah untuk semua, serta pengelolaan “keikhlasan” dalam berekonomi. Ekonomi Natural juga tidak dapat dilepaskan dari relasi sosial, lingkungan dan bahkan tanggung jawab utama kepada Allah.

Ekonomi Natural dijalankan dengan cara mereduksi pola pikir kapitalistik Mekkah yang lebih menekankan mekanisme perdagangan (intermediasi), dan menganaktirikan produksi (seperti bertani, pertambangan, berkebun, kerajinan, dan lainnya) serta retail (berdagang eceran). Ekonomi Natural dengan demikian merupakan ekonomi produktif, intermediasi, sekaligus pertukaran untuk keseimbangan individu, masyarakat, alam dan akuntabilitas kepada Allah SWT.

Tugas kita semua menjaga Ekonomi Islam agar tidak terjebak pada Tricle Down Effect Mechanism. Ekonomi Islam harus menyeimbangkan kedudukan makro dan mikro ekonomi. Saya berpendapat, Ekonomi syari’ah tidak mengenal dominasi Makro ekonomi atas Mikro Ekonomi.

4. Implementasi Sirah dan Jejak Rasulullah SAW.: Strategi Ekonomi
Agenda beberapa tahun ke depan adalah merancang pemberdayaan mikro tanpa meninggalkan pengembangan makro ekonomi Islam. Artinya, saatnya memikirkan lebih konkrit mekanisme yang menyentuh langsung pada sektor riil. Beberapa hal dapat dilakukan:

Menemukan formulasi mikro ekonomi berasaskan mashlaha untuk semua. Mekanisme zakat, infaq dan shadaqah bukan hanya sebagai bentuk kewajiban, tetapi perlu dielaborasi lebih jauh sebagai inti pendekatan mikro yang berdampak pada ekonomi makro. Menemukan dari bawah mekanisme berdagang, berinvestasi, produksi dan melakukan pemasaran bagi ekonomi rakyat secara luas dan berkeadilan. Mengembangkan akhlak bisnis ekonomi rakyat berbasis spiritualitas Islam itu sendiri.

Menggali dan mengangkat kearifan lokal dalam berekonomi. Konsekuensinya adalah menelusuri mekanisme manajemen, administrasi dan keuangan/akuntansi ekonomi rakyat sesuai realitas Ke-Indonesia-an tanpa meninggalkan batasan syari’ah. Mensinergikan mikro dan makro ekonomi atas dasar kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan dalam bingkai ketundukan untuk mewujudkan mashalah untuk semua

Pengembangan teknis, yaitu alternatif konsep pembiayaan, seperti salaf atau qardh yang memang secara tradisional fiqh-nya lebih dekat dekan sistem pinjaman/pembiayaan. Sistem muzara’ah dan musaqah juga hanya dilihat untuk pertanian. Perlu pengembangan berbasis sistem tersebut karena lebih dekat dengan sistem investasi-produktif, daripada sistem musyarakah atau mudharabah yang lebih dekat dengan investasi-perdagangan.

5. Catatan Akhir
Lembaga Riset Keuangan Syari’ah Universitas Cokroaminoto Yogyakarta menggunakan Dua Prinsip Utama HOS Tjokroaminoto saat ini mencoba mengembangkan gagasan ke depan mengenai perekonomian secara makro dan mikro, mencoba untuk melakukan karya Ekonomi Islam ala Tjokroaminoto. Berfikir Ekonomi dan Sosial Cara Islam dari HOS Tjokroaminoto sering disalahpahami sebagai penerimaan terhadap Sosialisme Marxis. Konsep sosial dan ekonomi menurut Tjokroaminoto adalah Konsep Ekonomi Islam yang mencoba untuk mensinergikan realitas sosial masyarakat Indonesia dan jejak Rasulullah. Asumsi utama HOS Tjokroaminoto adalah bahwa manusia tidak hidup untuk diri sendiri ataupun hanya untuk relasi sosial semata. Lebih dari itu, kehidupan sosial ekonomi Islam manusia sebagai khalifatullah fil ardh harus dibangun dari rujukan Al Qur’an Surat 51 ayat 56 sebagai koridor utama, yaitu pergaulan hidup dan keterikatan sosial untuk mengejar hal yang lebih tinggi, bentuk pengabdian setiap manusia kepada Allah (Abd’ Allah).

Oleh: Aji Dedi Mulawarman
Orasi Ilmiah disampaikan pada Acara Wisuda Sarjana Universitas Cokroaminoto Yogyakarta tanggal 12 September 2007, di Auditorium RRI, Jogjakarta

Perkembangan Ekonomi Islam

Perkembangan dan kemajuan praktik keuangan Islam yang fantastis, telah mengubah peta pemikiran dan praktik keuangan dunia secara signifikan. Meski baru lahir pada 1975 (merujuk pendirian Islamic Development Bank/IDB di Jeddah), diskursus dan praktik keuangan Islam telah merambah negara maju dan berkembang di lima benua. Padahal, sebelum IDB berdiri, format ekonomi dan keuangan Islam masih kabur.

Dr M Umar Chapra, seorang penggagas ekonomi dan keuangan Islam, pernah bercerita kepada penulis mengenai pengalaman pribadinya. Pertengahan 1950, saat menuntut ilmu ekonomi di sebuah universitas di Amerika, beliau sering berdiskusi dengan koleganya dari Pakistan dan negara-negara lain. Beliau berpendapat ekonomi Islam sebagai suatu disiplin ilmiah sebenarnya ada dan bisa diwujudkan.

Keyakinannya yang begitu kuat dilatarbelakangi binaan intelektual gurunya, Sayyid Abul A'la al-Maududi, mengenai doktrin ajaran Islam yang universal dan komprehensif. Meskipun keyakinan itu senantiasa dikomunikasikan dengan koleganya dan kalangan akademisi di lingkungan universitas, ia tak mendapat respons positif. Dia malah diejek, diolok-olok, direndahkan, dan dianggap tidak tidak waras.

Atmosfer tak bersahabat itu disebabkan sedang berlangsungnya zaman keemasan ideologi ekonomi sosialisme dan kapitalisme. Karena itu, hingga menyelesaikan S3 dan mengajar di almameternya, beliau terpaksa menyimpan gagasannya, untuk dibeberkan secara komprehensif saat situasi kondusif. Pulang ke Pakistan pada 1961, beliau bergabung dengan Central Institute of Islamic Research. Pusat kajian ilmiah itu mengkritisi secara sistematis gagasan dan prinsip yang tertuang dalam tradisi Islam, yang dipandang dapat memenuhi premis intelektual bagi sebuah sistem ekonomi yang sehat. Di lembaga ini beliau mendapat kesempatan mengembangkan fokus pemikirannya.

Setelah beberapa tahun mengajar ekonomi di beberapa universitas di Amerika, beliau menjadi penasihat ekonomi Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA). Aktivitas itu memberi pengalaman langsung dengan aspek operasional yang kompleks dari sebuah sistem keuangan dan pengendalian moneter. Setelah itu, literatur tentang ekonomi Islam bermunculan, terutama jadi topik tesis PhD mahasiswa seperti Dr MA Mannan, Islamic Economics, Theory and Practice, yang muncul pada 1970.

Studi kasus IDB
Saat negara-negara anggota OKI mendirikan IDB, para ekonom Muslim merasa tahapan ekonomi Islam telah beralih dari gagasan dan teori kepada praktik lapangan dan kelembagaan. IDB sebenarnya lebih menjadi sebuah proyek percontohan. IDB menjadi semacam laboratorium dan pusat pendidikan, pelatihan, dan kajian keuangan Islam internasional.

Banyak pihak, terutama akademisi, profesional, dan mahasiswa melakukan riset ilmiah di IDB. Hasil-hasil riset menjadi bahan seminar, simposium, dan konferensi internasional. Hal itu makin menegaskan identitas sekaligus menaikkan pamor IDB dalam percaturan keuangan Islam pada taraf global. Sosok dan kinerja IDB yang menjadi pusat perhatian para pakar, jelas sangat positif bagi kondisi dan positioning umat Islam vis-a-vis umat-umat lain dalam pergaulan internasional.

Keberhasilan itu tak hanya menghapuskan keraguan sebagian umat Islam akan kemampuannya mengatasi persoalan-persoalan internal yang berat, melainkan juga mempertebal keyakinan mereka bahwa sistem keuangan Islam jauh lebih adil, fair, dan stabil dibanding sistem keuangan yang ada. Bermodal kesuksesan IDB, kajian-kajian tentang ekonomi dan keuangan Islam menjalar hingga ke negara-negara Barat.

Di beberapa universitas di Saudi Arabia, mulai diajarkan Dirosah Fil-Iqtishod al-Islami, seperti di Universitas Imam di Riyadh dan Ummul Quro di Makkah. Di Pakistan didirikan International Institute of Islamic Economics pada 1980 dan di Malaysia didirikan Kulliyah of Islamic Economics pada 1983. Di Indonesia, walaupun isu tentang ekonomi Islam relatif terlambat masuk, namun ada antusiasme yang kuat untuk mempelajarinya, seolah hendak mengejar ketertinggalan. Di Indonesia, perkembagan kajian ilmiah ini sangat beragam dan dinamis, karena telah melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta, baik yang dimiliki umat Islam maupun non-Muslim.

Penciutan
Namun ada kecenderungan memprihatinkan. Arah perkembangan pemikiran ekonomi dan keuangan Islam mengalami penciutan. Gagasan yang semula berbasis pemikiran ekonomi dalam pengertian disiplin ilmiah (scientific discipline), kini terdorong lebih kuat ke arah bidang keuangan saja. Banyak perguruan tinggi yang menawarkan kajian Perbankan Syariah atau Akuntansi Syariah yang terlepas dari akar ilmu ekonomi Islam secara filosofis-epistemologis. Bahkan, modul pendidikan dan pelatihan perbankan, sering meniadakan pokok-pokok kajian tentang ekonomi Islam -- baik dalam pengertian science maupun sistem.

Seminar tentang perbankan Islam sering digelar dengan topik bervariasi, namun tampak lepas dari ruh dan spirit filosofi ekonomi Islam secara terpadu. Penjelasan narasumber menyisakan tanda tanya. Sangat logis, karena peserta sering menanyakan hal-hal fundamental-filosofis, tapi dijawab dengan pendekatan parsial-pragmatis. Biasanya, kalau tidak puas, mereka menggerutu ''Ah, ini sama saja dengan kapitalisme'', ''Ah, tidak ada bedanya dengan bank konvensional'', dan kalimat lain yang senada.

Kecenderungan ini berbahaya, karena akan melepaskan bagian-bagian yang menjadi pendukung bangunan ilmiah ekonomi Islam. Ibarat mobil yang dipreteli komponennya, sehingga tidak dapat berfungsi mengangkut penumpang. Jika bagian-bagian yang jadi komponen dan pendukungnya dicopot satu per satu, maka ekonomi Islam dalam pengertian sains menjadi hilang dan tidak akan mampu melakukan fungsinya sebagai sains. Apakah itu untuk memprediksi kejadian yang akan datang (Milton Friedman), atau melakukan deskripsi dan analisis fakta (Samuelson).

Kecenderungan tersebut terjadi karena beberapa hal. Pertama, tidak tersedianya literatur memadai. Masuknya isu ekonomi Islam di Indonesia tidak dibarengi dengan suplai sumber-sumber referensi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kedua, lebih terdorong karena semangat (hammasah). Dorongan yang dimotori oleh semangat saja, tidak dapat mengantarkan siapapun kepada tujuan yang hendak dicapai.

Ketiga, kajian yang ada kurang dilandasi pemahaman filosofi dan epistemologi keilmuan memadai. Mungkin ini persoalan akademis yang paling berat. Hingga sekarang, belum terlihat ada pakar ekonomi Islam di Indonesia yang menguasai aspek itu. Yang muncul ke permukaan hanya mereka yang memahami sisi pragmatisme kajian ilmiah saja. Dan penulis sangat memahami mengapa itu terjadi, dan mengapa tidak banyak yang tertarik mendalami aspek filosofis ilmu ekonomi Islam.

Rel yang benar
Ada beberapa cara untuk membawa diskursus ekonomi dan keuangan Islam ke rel yang benar, sesuasi kaidah sebuah disiplin ilmiah. Antara lain, cara pertama, memperbanyak rujukan dan referensi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Harus kita akui bahwa semua referensi tersebut tersedia dalam bahasa Inggris dan Arab. Karena itu, harus ada tahapan penerjemahan seperti upaya Khalifah Harun al-Rasyid dan khalifah-khalifah sesudahnya yang dalam menerjemahkan refensi Yunani, sehingga intelektual Muslim menguasai ilmu pengetahuan dan filsafat.

Cara kedua, menjabarkan ilmu ekonomi Islam dengan segala cabangnya secara integral dan serentak. Misalnya mikroekonomi dan makroekonominya, keuangan publik, perpajakan, perdagangan dan keuangan internasional, bahkan aspek-aspek yang lebih rinci seperti teori perilaku konsumen dan produsen. Mengabaikan salah satu aspek akan mengakibatkan hilangnya struktur bangunan ilmu ekonomi Islam dan merusak gambarannya.

Cara ketiga, semangat (hammasah) harus dibarengi dengan pandangan yang jeli (bashirah). Diperlukan tingkat kekritisan yang tinggi dalam melakukan kajian, karena kita akan menghadapi perbedaan landasan filosofi dari masing-masing disiplin ilmiah. Para pakar ekonomi dan keuangan Islam harus mampu menjelaskan bahwa ekonomi dan keuangan Islam memiliki perbedaan landasan filosofis. Dan karena itu ia berbeda secara radikal dari disiplin manapun.

Tapi penjelasan tersebut harus menggunakan medium yang dapat dipahami oleh mereka yang berbeda pandangan. Pendeknya, kita harus dapat menjelaskan bahwa kita berbeda bukan sekadar berbeda, tapi karena memang berbeda. Cara keempat, proses sosialisasi ilmu ekonomi Islam harus dilakukan dengan menonjolkan akar pohon keilmuan, dan tidak berkonsentrasi pada cabang dan buahnya saja. Pendekatan seperti ini masih kurang, baik yang sedang diajarkan di perguruan-perguruan tinggi maupun pelatihan pengenalan dan training for trainers untuk para guru dan dosen.

Cara kelima, pendekatan bagi pengajaran ilmu ekonomi dan keuangan Islam harus menghubungkan aspek ajaran Islam yang lebih pokok, seperti akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga pilar ini harus menjadi ruh, sehingga tercipta sebuah disiplin ilmiah yang bermakna, tidak saja secara intelektual, tapi juga secara batin dan nurani. Wallahu a'lam bis-shawab.

Oleh : Ikhwan A Basri (Anggota Dewan Syariah Nasional)
Republika Online

Celah Baru Ekonomi Islam

Sekulerisme dan kapitalisme saat ini telah menjadi paham yang sangat dominan di dunia. Hal ini terjadi sebagai akibat dominasi Barat (baca: AS dan Eropa) terhadap dunia, baik secara intelektual, politik, maupun ekonomi. Bahkan, sekulerisme dan kapitalisme kini telah mempengaruhi para pengambil kebijakan di negara-negara berkembang, yang mayoritas muslim, sehingga mereka kemudian berusaha mengadopsi dan mengimplementasikan paham tersebut secara total dan menyeluruh.

Pertanyaannya sekarang, mampukah sekulerisme dan kapitalisme menciptakan tatanan dunia yang lebih adil? Mampukah sistem tersebut menciptakan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan dunia secara lebih menyeluruh? Tentu saja kita perlu menganalisisnya secara lebih obyektif.

Kegagalan kapitalisme Kalau kita mau jujur, ternyata sistem kapitalisme tidak mampu menciptakan kesejahteraan secara menyeluruh. Ia justru menciptakan kesenjangan yang dahsyat antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Terjadi kondisi ketidakseimbangan (inequity) dan penumpukan kekayaan di tangan segelintir kelompok.

Salah satu alasan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan tersebut adalah akibat kegagalan asumsi-asumsi yang digunakan dalam pembangunan ekonomi berdasarkan sistem kapitalisme itu sendiri. Dan, ini terjadi sebagai akibat diabaikannya nilai-nilai moral agama dalam aktivitas perekonomian. Mari kita telaah beberapa kegagalan asumsi-asumsi tersebut.

Pertama adalah asumsi bahwa dalam sistem kapitalisme tercipta keselarasan antara kepentingan individu (individual interest) dengan kepentingan masyarakat (social interest). Tidak mungkin terjadi konflik diantara dua kepentingan tersebut. Asumsi tersebut mengalami kegagalan karena pada prakteknya, sistem kapitalisme ekonomi lebih mengagungkan pemenuhan hak dan kepentingan individu daripada kepentingan masyarakat. Atas nama hak asasi, setiap individu berhak untuk mengeksploitasi segala sumberdaya ekonomi yang ada, padahal sumberdaya tersebut memiliki keterbatasan. Negara tidak memiliki hak untuk mengekang setiap individu di dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Keadaan ini diperparah oleh tidak adanya nilai moral yang mengarahkan aktivitas ekonomi setiap individu.

Kemudian, asumsi yang kedua adalah bahwa dalam sistem kapitalisme, preferensi individual merupakan cerminan dari prioritas sosial. Setiap kejadian dalam sistem sekuler terjadi berdasarkan nilai-nilai kegunaan/manfaat, sehingga pemanfaatan sumberdaya yang ada hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja. Asumsi ini mengalami kegagalan karena ternyata penggunaan segala sumberdaya yang terbatas itu tidak mencerminkan kebutuhan sosial secara umum, tetapi hanya mencerminkan pemenuhan kebutuhan kelompok the have saja, yang terkadang hanya mencerminkan nilai prestise-nya. Contohnya adalah konsumsi mobil mewah yang berlebihan.

Asumsi yang ketiga adalah terwujudnya distribusi pendapatan dan kekayaan secara merata. Padahal, pada kenyataannya justru sebaliknya, pendapatan dan kekayaan tidak terdistribusikan secara adil dan merata.

Asumsi yang keempat adalah tingkat harga yang terjadi mencerminkan urgency of wants. Hal ini dilandaskan kepada anggapan bahwa kesediaan konsumen tanpa memandang kaya dan miskin-- untuk membayar harga pasar mencerminkan kepentingan kebutuhannya. Tetapi, asumsi ini pun tidak sesuai, karena walaupun setiap anak sama-sama membutuhkan susu, namun kemampuan keluarga kaya berbeda dengan keluarga miskin. Bahkan Arthur Okun menyatakan bahwa kelompok kaya akan mampu memberi makan binatang piaraannya lebih baik bila dibandingkan dengan kelompok miskin yang memberi makan anaknya.

Asumsi yang kelima adalah adanya struktur pasar persaingan sempurna, dimana setiap individu/perusahaan dapat bebas keluar masuk pasar tanpa adanya rintangan. Asumsi ini pun gagal karena pada kenyataannya struktur pasar yang terbentuk adalah imperfect competition, dimana pasar dikuasai oleh industri besar ataupun perusahaan-perusahaan multinasional.

Kegagalan asumsi-asumsi diatas, mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan market strategy dan membuktikan ketidakmampuan sistem tersebut di dalam memperlihatkan perubahan struktural yang radikal yang diperlukan untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi berdasarkan prinsip keadilan dan stabilitas.

Bagi negara-negara Muslim, kegagalan sistem kapitalisme seharusnya semakin menyadarkan mereka akan pentingnya kembali pada Alquran dan Sunnah. Strategi Islami Berbicara mengenai strategi pembangunan tentu tidak lepas dari elemen-elemen yang menjadi asumsi pokok dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Elemen-elemen tersebut, antara lain,

pertama, adanya peran nilai moral berdasarkan ajaran Islam sebagai jiwa dari seluruh aktivitas pembangunan ekonomi. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh setiap masyarakat/bangsa adalah bagaimana menyelaraskan kebutuhan dengan keterbatasan sumberdaya yang ada. Nilai moral ini merupakan instrumen penting yang akan mampu menjamin keselarasan tersebut.

Kedua, individu harus dimotivasi dan diarahkan untuk lebih mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Individu dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam setiap aktivitasnya. Elemen selanjutnya adalah peran pemerintah sebagai institusi yang memiliki kekuasaan yang dapat menjamin keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas. Dan terakhir, perlunya restrukturisasi sosial ekonomi.

Adapun berbagai kebijakan yang dapat dilakukan, yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan peran aktif sumberdaya manusia suatu bangsa di dalam pembangunan. Di antaranya dengan memberikan akses sebesar-besarnya kepada setiap warga negara untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada.Kemudian perlu adanya jaminan tingkat kehidupan dan tingkat pendidikan mereka. Reformasi perburuhan dan akses keuangan juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah.

Kemudian, yang kedua, mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang/kelompok. Yang dapat dilakukan oleh pemerintah di antaranya adalah dengan melakukan land reforms dan meningkatkan pembangunan pedesaan (rural development) serta pembangunan kawasan tertinggal, yaitu seperti kawasan timur Indonesia.

Selanjutnya pemerintah harus mendorong perkembangan usaha kecil menengah (UKM), dengan memperbesar kesempatan UKM dan menjamin keadilan bagi mereka. Selain itu, institusi zakat, infak, sadaqah (ZIS) dan wakaf, harus pula dioptimalkan perannya. Institusi ini akan mampu mengalirkan kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok tidak mampu. Pemerintah harus mampu menegakkan hukum terhadap individu yang terkategorikan wajib zakat tetapi tidak mau membayar zakat.

Restrukturisasi Kebijakan ketiga yang harus dilakukan adalah melakukan restrukturisasi ekonomi. Ini diawali dengan merubah preferensi konsumen di dalam memenuhi kebutuhannya, dimana yang menjadi tolak ukurnya adalah bukan perilaku materialistik dan konsumtif yang berlebihan. Kemudian, pemerintah perlu memprioritaskan pengeluaran dan belanja negara, apalagi mengingat keterbatasan APBN kita, sehingga sedapat mungkin dihindarinya inefisiensi anggaran. Birokrasi harus benar-benar dikontrol agar tidak melakukan penyimpangan dan praktek KKN. Selain itu, kebijakan subsidi harus benar-benar sesuai dan tepat sasaran, serta dipilih komoditas apa saja yang layak untuk disubsidi. Begitu pula dengan kebijakan tax reform, dimana selama ini pajak justru memberikan insentif yang besar terhadap praktek korupsi. Pemerintah pun harus merestrukturisasi iklim investasi, antara lain dengan menciptakan stabilitas politik melalui penegakan hukum, mengendalikan depresiasi mata uang dan pasar modal, serta mereformasi kebijakan tarif dan substitusi impor yang selama ini terlalu banyak memberikan privelege kepada industri besar tanpa ada imbas sama sekali bagi industri UKM. Padahal, UKM dapat menyerap tenaga kerja dan mereduksi pengangguran. Kebijakan keempat adalah restrukturisasi keuangan, antara lain dengan memperbesar volume pembiayaan bagi UKM, dan islamisasi perbankan serta institusi keuangan lainnya. Pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan kebijakan bunga nol persen. Kebijakan kelima adalah mengembangkan rencana kebijakan strategis yang bersifat komprehensif dengan berbasis kepada syariah Islamiyah. Tentu saja perlu ada tahapan-tahapan yang jelas. Penulis berkeyakinan bahwa penerapan syariat Islam di bidang ekonomi merupakan sebuah keharusan, sebagai jawaban atas berbagai permasalahan perekonomian yang ada. Tanpa kembali pada nilai-nilai Islam, maka akan sangat sulit bagi kita untuk bangkit kembali.

Irfan Shauqi Baiq, Mahasiswa S-2 Ekonomi Islam International Islamic University
Republika Online

Alquran dan Daya Saing Ekspor

Judul topik analisis ini memang agak aneh karena menggandengkan dua hal yang biasanya berasingan; Alquran dengan ekspor, Alquran dengan Debt Service Ratio (DSR) atau Hadis Rasul tentang itqan dengan Maximum Production Capacity. Keterasingan ini memang memiliki alasan tersendiri karena umat Islam Indonesia pada khususnya dan umat Islam global pada umumnya telah terlalu lama dipaksa atau terpaksa memisahkan Islam dari segenap kehidupan bisnis dan ekonominya.

Seperti yang pernah diajarkan Christiaan Snouck Hurgronje pada rakyat Aceh "cukuplah kaum Muslimin Aceh untuk khusuk beribadat di mushala dan langgar, biar kami kaum 'company' yang mengurusi segenap perkebunan karet dan teh". (lihat The Achehnese; demikian juga Paper on Islam and East Indies). Ajakan ini sekilas adalah ungkapan tulus dari seorang penjajah untuk memberikan kesempatan kepada kaum Muslimin agar khusuk beribadah, tidak berkotor-kotor tangan dengan pertanian dan perkebunan serta bagaimana menjual atau mengekspornya. Pada hakikatnya ajakan ini adalah racun busuk yang bertolak belakang dengan (i) hakikat khalifat al-Allah fi al-ard, (ii) perintah isti'mar al-ard atau membangun dan memakmurkan bumi Allah, dan (iii) seruan fantasyiru fi al-ard atau bertebaran di muka bumi untuk menjadi pemain ekonomi yang diperhitungkan.

Judul ini teramat penting, terutama untuk Indonesia yang dilanda utang luar negeri (HLN) yang menggunung, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang pas-pasan dan kewajiban pengembalian utang (Debt Service Ratio--DSR) yang sudah di atas ambang batas kemampuan. Menurut Bank Dunia, kriteria gawat untuk HLN/PDB adalah 80 persen sementara tanda bahaya untuk DSR adalah 25 persen. Steven Radelet mencatat bahwa HLN/PDB dan DSR tahun 1997 adalah 63 persen dan 30 persen sementara tahun 1998 adalah 150 persen dan 45 persen. Sementara menurut JP Morgan, HLN/PDB para pertengahan 1998 adalah 182 persen. (Kurs pasar Rp 10.000). Keadaan ini ternyata terjadi bukan saja pada saat krisis melanda Asia, tetapi sepanjang 1990-1996 tanda-tanda mismanagement dalam pengelolaan utang sudah menunjukkan tanda yang tidak sehat (lihat pidato pengukuhan guru besar FEUI Prof Anwar Nasution, 1996).

Saat ini, 2001/2002, HLN kita berkisar antara 146-155 miliar dolar. Menurut catatan Econit pada semester awal 2001 laju pertumbuhan impor tak kurang dari 30 persen sementara pertumbuhan ekspor hanya 7-8 persen. Adanya net ekspor yang negatif ini sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi Inonesia pada umumnya (Republika, 5/9/2001). Kita tidak memiliki alternatif lain kecuali (i) mengencangkan ikat pinggang dan selektif dalam pembiayaan APBN serta (ii) memperkuat daya saing ekspor nasional.

Berkaitan dengan daya saing ekspor, sebagai umat yang mengimani Alquran kita diingatkan oleh Allah SWT dalam surat al-Jum'ah ayat 9-10 dengan pesan yang teramat penting: "Hai orang-orang yang beriman jika kalian diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat maka bergegaskan mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik jika kalian mengetahui. Apabila shalat sudah ditunaikan maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah serta banyak-banyaklah mengingat Allah agar kalian menjadi orang yang beruntung." Pemahaman sekilas akan ayat ini tidaklah memberikan indikasi kecuali (i) segera memenuhi panggilan Allah untuk shalat Jumat, (ii) keseimbangan dalam beribadah dan berbisnis.

Ternyata, jikalau kita perhatikan dengan lebih seksama dilalah ayat ini tidak berhenti sampai di sini. Ada dua hal lagi yang harus kita cermati, yaitu (i) fantasyiruu fi al-ard (bertebaranlah di muka bumi) dan (ii) wabtaghu min fadl Allah (carilah anugrah/rezeki Allah). Redaksi fantasyiruu yang mengisyaratkan amr atau perintah melarang kita untuk terus berdiam diri di mushala atau langgar versi Snouck Hurgronje tetapi wajib keluar dan bertebaran melakukan segenap aktivitas bisnis setelah shalat fardlu selesai ditunaikan. Ke mana kita harus melangkah? Ternyata Allah SWT tidak membatasinya hanya sekadar di kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau Indonesia saja (baca jago kandang). Allah memerintahkan kita untuk go global atau fi al-ard. Ini artinya kita harus menembus Eropa, Amerika, Australia, dan Jepang. Untuk apa kita bertebaran ke tempat-tempat tersebut? Allah menjawab bukan untuk tourism belaka, tetapi untuk berdagang dan mencari rezeki (wabtaghu min fadl Allah).

Ketika perintah bertebaran ke pasar global Amerika, Eropa, Australia, dan Jepang bersatu dengan perintah berdagang, di sinilah letak tantangan daya saing ekspor. Karena dengan demikian kita harus membawa goods and services dan komoditas ekspor lainnya serta bersaing dengan pemain-pemain global lainnya (Cina, Taiwan, Korea, India, Thailand, dan lain-lain). Menurut kaidah marketing yang sangat sederhana tidak mungkin kita bisa bersaing sebelum minimal memiliki daya saing di 4 P: Products, Price, Promotion, dan Placement atau delivery. Hanya dengan produk yang inovatif dan kualitas yang memadai kita bisa merebut market share. Produk yang inovatif baru akan laku bila dijual dengan harga (price) yang bersaing dan promosi yang efektif. Demikian juga nasabah baru akan setia dan terpuaskan bila kita menyerahkannya (placement) sesuai jadwal dan after sales service (layanan purna jual) yang prima.

Dalam Surat al-Quraish Allah melukiskan satu contoh dari kaum Quraish (leluhur Rasulullah dan petinggi bangsa Arab) yang telah mampu menjadi pemain global dengan segala keterbatasan sumberdaya alam mereka. Allah berfirman, "Karena kebiasaan orang-orang Quraish. (Yaitu) kebiasaan melakukan perjalan dagang pada musim dingin dan musim panas." Para ahli tafsir baik klasik, seperti al-Thabari, Ibn Katsir, Zamakhsyari, maupun kontemporer seperti, al-Maraghi, az-Zuhaily, dan Sayyid Qutb, hampir sepakat bahwa perjalanan dagang musim dingin dilakukan ke utara seperti Syria, Turki, Bulgaria, Yunani, dan sebagian Eropa Timur, sementara perjalanan musim panas dilakukan ke selatan seputar Yaman, Oman, atau bekerja sama dengan para pedagang Cina dan India yang singgah di pelabuhan internasional Aden.

Contoh yang paling dekat dengan kemampuan dagang yang dilukiskan Alquran saat ini mungkin terdapat pada Singapura atau Hong Kong, negeri yang miskin sumberdaya alam tetapi mampu menggerakkan dan mengontrol alur ekspor di regional Asia Tenggara dan pasifik. Bagaimana dengan Indonesia, yang luas salah satu provinsinya (Riau) 50 kali Singapura, dengan potensi ekspor dan sumberdaya alam yang ribuan kali lipat? Mungkin kita harus becermin pada Alquran yang selama ini kita tinggalkan untuk urusan bisnis dan ekonomi. Saatnya kita berpaling dari sumber milik orang lain baik 'yahudi-ribawi' maupun 'nasrani-kapitalistis'

Oleh : Muhammad Syafii Antonio
Republika Online

Agama dan Ekonomi

Arus sekularisme yang demikian deras meluluhlantakkan peran agama pada semua bidang publik. Domain agama didesak ke sudut, yaitu sebatas proses pengurusan lahir, nikah, dan mati. Bahkan kecenderungannya justru hanya mengurus mati saja. Karena kelahiran sudah diwakili kantor catatan sipil dan pernikahan sudah wewenang pencatatan sipil dan lembaga pengadilan. Memang inilah yang diharapkan oleh ide sekularisme supaya ia bebas dan ini merupakan pesan sponsor dari pendukung sistem ekonomi kapitalis yang karena kekuasaannya merambah juga ke bidang politik dan sosial. Oleh karena gelombang sekularisme itu maka wilayah ekonomi yang menjadi domain kapitalisme mencoba meniadakan atau mensterilkan agama dalam setiap bidang ekonomi terutama dalam berbagai kebijakan dan aturan ekonomi. Ideologi agama tidak boleh mewarnai praktek ekonomi. Ini harapan kapitalisme. Apa memang kenyataannya demikian?

Di Barat sendiri belakang ini memang diakui kajian tentang hubungan agama dan ekonomi sangat sedikit kalau tidak bisa dibilang hampir tidak ada. Namun bukan tidak ada. Mari kita simak beberapa studi berikut ini. Adam Smith dalam buku pertamanya sebenarnya menganggap unsur agama punya peran dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini agama dia sebut dengan istilah 'moral suasion'. Ia menyatakan bahwa aspek moral harus mewarnai dan berperan dalam ekonomi.

Namun berikutnya dalam bukunya yang kedua yang lebih terkenal 'The Wealth of Nation' aspek agama akhirnya hilang namun masih tetap ada fungsi yang hilang itu yang diganti dengan nama 'invisible hand'. Sebagaimana kita ketahui pada akhirnya dalam teori, model, dan kebijakan ekonomi, keuangan perbankan, peran dan nilai agama sama sekali dihilangkan.

Chester I Barnard (1938) pernah mengemukakan tentang tanggung jawab moral dari seorang eksekutif dalam memimpin perusahaan. Kemudian Max Weber (1958) menulis buku yang membahas tentang pengaruh positif etika protestan terhadap spirit kapitalisme dalam bukunya 'The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism". Gerald Bell (1967) kemudian membandingkan kesuksesan di bidang kekayaan dan kekuasaan antara Protestan dengan Katolik. Dia menyimpulkan pemeluk Protestan lebih berhasil dalam meraih kekayaan dan kekuasaan dibanding dengan Katolik. Gerhard Lenski (1967) menemukan hal yang sama artinya agama mempengaruhi mobilitas dan kesuksesan seseorang.

Lipset, Bendix dan Weller menemukan hubungan signifikan antara agama dengan sikap dan prilaku ekonomi seseorang. Gordon Woodbine dan Tungsten Chou (2003) melihat hubungan antara afiliasi agama dengan persepsi mahasiswa terhadap etika konsumen. Mereka menyimpulkan pemeluk Islam lebih memiliki komitmen terhadap etika dibandingkan dengan pemeluk Buddha dan Kristen. Pemeluk Buddha lebih komit terhdap etika dibandingkan Kristen.

Memang Emile Durkheim (1933) menyatakan bahwa semakin sejahtera ekonomi suatu bangsa semakin berkurang peranan agama. Namun dari sisi lain sejalan dengan perkembangan masyarakat, Naisbitt (1996) meramalkan adanya kebangkitan spirit agama dimasa yang akan datang. Syahdan, dengan semakin kelihatannya kebobrokan kapitalisme dan munculnya berbagai sistem alternatif baik dalam lingkup kapitalisme yang dinilai memiliki nuansa yang lebih humanis maupun yang berasal dari luarnya seperti pemikiran radikalis (sosialis, komunis) dan Islam yang lebih adem menyebabkan perhatian kepada agama ini semakin meningkat. Ini bukan saja di kalangan Islam tapi juga di kalangan Katolik, Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu dan lain lain. Pemeluk agama ini juga mencoba merumuskan posisi mereka dalam bidang ekonomi.

Kasus skandal Enron misalnya menimbulkan munculnya UU pertanggungjawaban perusahaan yang semakin ketat dan bernuansa etika yang semakin kental dan menonjol. Bahkan akhir-akhir ini penghargaan kepada mereka yang mencoba mengaitkan agama dengan ilmu sekuler semakin dihargai. Misalnya Charles Tawney (89), Profesor di Universitas Berkeley California, pemenang Nobel Prize bidang Fisika (Quantum electronics) tahun 1964 memperoleh penghargaan pada April 2005 atas upayanya memasukkan aspek spritual dalam karya karyanya.

Ia menyatakan bahwa agama dan sains sejalan. Beliau selalu menjembatani agama dan ilmu pengetahuan. Tawney akan menerima hadiah Templeton Prize sebesar US$ 1.5 juta. Beberapa pendapat Tamney antara lain: 'Jika kita lihat apa sih agama itu?, Agama mencoba memahami tujuan dan arti dari alam kita ini. Ilmu pengetahuan mencoba memahami fungsi dan strukturnya. Jika ada pengertian, struktur pasti banyak kaitannya dengan arti, dalam jangka panjang keduanya pasti akan sejalan'.

Sangat tidak mungkin jika dikatakan bahwa hukum fisika yang mengatur kehidupan di dunia ini hanya kebetulan. Tapi memang tidak mungkin diuji secara metodologis yang ada saat ini. Sewaktu dia mengajar di Columbia University dia memberikan kuliah dengan topik 'The Convergence Science and Religion'. Dia menyatakan bahwa sains dan agama mestinya akan menemukan dasar yang sama.

Perbedaannya sebenarnya kabur atau superfisial bahkan jika kita lihat sifat realnya sama. Temuan temuan di bidang astronomi telah membuka mata manusia kepada agama. Fakta bahwa alam ini ada awalnya merupakan hal yang menakjubkan, mana mungkin kejadian itu ada tanpa Tuhan?. The Templeton Prize dimaksudkan untuk Progress Toward Research or Discovery about Spriritual Realities dan mulai dirikan tahun 1972 oleh Sir John Templeton. Pemenang sebelumnya adalah Mother Teresa, Billy Graham, Holmes Rolston III, dan John C Polkinghorne.

Islam sejak awal tidak pernah memisahkan aspek agama dan non-agama termasuk dengan kegiatan ekonomi. Oleh karena itulah maka Islam selalu menjadi target sasaran tembak kapitalisme dan antek-anteknya yang ingin mempertahankan hegemoninya di bumi Allah. Islam selalu menempatkan Tuhan sebagai penguasa dan sumber kebenaran yang dianggap lebih baik daripada teori dan nilai rumusan manusia yang merupakan ciptaan Tuhan dengan segala keterbatasannya. Tidak terkecuali dibidang ekonomi.

Konsep Samawi, konsep celestial lah yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan konsep lain yang memiliki berbagai keterbatasan dasar dan telah terbukti dirasakan oleh ummat manusia, di mana sistem kapitalisme sudah hampir membawa ummat manusia kejurang kehancuran, peperangan dan konflik sosial akibat ketidakadilan dan pengrusakan alam yang dahsyat.

Sofyan S Harahap (Ketua II MES)
Republika Online

Krisis Global Telah Berlalu?

Oleh Adiwarman A Karim

Optimisme berakhirnya resesi mulai merebak di Jepang dan di beberapa negara lainnya, namun Cina dan banyak negara masih khawatir dengan perekonomian dunia yang masih dihantui oleh besaran defisit Amerika Serikat.

Jepang patut bergembira karena mulai membukukan pertumbuhan positif dalam kuartal kedua ini, meskipun rasio utang terhadap PDB negara ini telah melewati 150 persen. Di sisi lain, Cina patut khawatir karena merupakan pembeli terbesar surat utang Pemerintah AS sejumlah 700 miliar dolar AS. Padahal, defisit anggaran Pemerintah AS saat ini telah mencapai 13 persen dari PDB, angka tertinggi sejak depresi besar tahun 1930-an.

Keadaan ini membuat daya tarik surat utang Pemerintah AS melemah di pasar obligasi dunia. Maka, tidak heran bila surat utang Pemerintah AS itu dibeli sendiri oleh bank sentral AS. Sejak akhir 2008, bank sentral AS telah membeli 1,75 triliun dolar AS.

Negara-negara berpopulasi besar, seperti AS, Cina, India, dan Indonesia sebenarnya memiliki keunggulan besarnya tingkat konsumsi domestik mereka. Hal ini yang dapat menerangkan mengapa Cina, India, dan Indonesia masih memiliki pertumbuhan positif di atas empat persen ketika negara-negara lain dilanda krisis yang parah. Dapat pula dikatakan bahwa pertumbuhan yang terjadi di tiga negara ini merupakan domestic genuine growth.

Seandainya saja AS tidak terjebak dalam berbagai transaksi derivatif dalam jumlah yang sangat besar, tingkat konsumsi domestik mereka mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang positif. Ironisnya, kekuatan permintaan domestik ini, khususnya kuatnya permintaan akan rumah telah dimanipulasi menjadi produk derivatif yang sekarang menjadi sumber krisis.

Saat ini masih ada dua kekuatan AS yang dikhawatirkan akan dimanipulasi. Pertama, kepercayaan dunia yang sangat besar terhadap dolar AS dan surat utang Pemerintah AS. Bila kepercayaan dunia ini dimanipulasi dengan pengelolaan nilai dolar AS dan defisit anggaran yang altruistic short-sighted approach sehingga negara-negara lain terpaksa membangun mata uang dunia selain dolar AS dan melepas surat berharga AS yang saat ini mereka pegang, krisis yang jauh lebih parah akan melanda dunia.

Kedua, konsumsi domestik yang luar biasa besar yang dilakukan melalui pinjaman kartu kredit. Krisis saat ini telah memaksa banyak orang di AS mengencangkan ikat pinggang setelah mereka terpaksa melepaskan rumah yang tidak mampu lagi mereka mencicilnya. Dalam kenyataannya, menurunkan tingkat kenyamanan gaya hidup tidak semudah menghentikan belanja barang tertentu karena kenyamanan itu dibiayai dengan kartu kredit, yang tagihannya muncul belakangan dan terakumulasi. Bila konsumsi domestik ini dimanipulasi dengan kelonggaran bagi mereka yang tidak layak, limit yang lebih tinggi, bahkan sekuritisasi piutang kartu kredit, krisis jilid dua akan sulit terelakkan pada tahun 2010.

Indonesia cukup beruntung karena transaksi derivatif tidak signifikan terhadap perekonomian. Sehingga, dampak kerusakan yang ditimbulkannya tidak signifikan. Dengan selesainya proses pemilu, stimulus ekonomi yang selama ini ada akibat berbagai kegiatan yang terkait pemilu akan segera hilang. Sulitnya suku bunga kredit turun dan belum lancarnya penyaluran kredit bank merupakan indikator bahwa perbankan masih mengkhawatirkan dua hal.

Pertama, risiko bisnis dunia usaha masih lebih tinggi dari ekspektasi bank sehingga bank masih mengenakan risiko premium dalam menetapkan tingkat bunga kredit. Kedua, BI Rate tidak lagi dipandang sebagai realistic benchmark dalam menentukan tingkat bunga. Bila hal yang kedua ini benar maka ini pesan penting yang serius bagi otoritas moneter. Industri seakan mengatakan ''we see what you don't see''.

Bagi bank syariah, ini merupakan momen penting untuk mengatakan ''what you get is what you see'', karena dalam sistem bagi hasil risiko bisnis dunia usaha akan tecermin dalam bagi hasil yang dibayarkan kepada pemilik dana. Dengan paradigma pengelolaan moneter yang masih sama, bank sentral dapat memasukkan unsur bagi hasil bank syariah ini menjadi komponen dalam menentukan BI Rate.

Kesulitan ekonomi juga pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW, tepatnya dimulai 1 Muharam tahun ketujuh sesudah turunnya wahyu. Seluruh Bani Hasyim dan Bani Muthalib diasingkan dan diboikot di perkampungan sempit di celah gunung di luar Kota Makkah. Hanya dua orang dari Bani Hasyim yang memisahkan diri dan bergabung dengan kaum musyrikin, yaitu Abu Lahab bin Abdul Muthalib dan Abu Sufyan bin Abdul Muthalib. Empat puluh orang ditambah wanita dan anak-anak, sebagian besar kaum Muslimin, sebagian lain masih bertahan dalam kekafiran mereka, hidup menderita karena boikot ekonomi.

Mereka tidak boleh menerima bantuan, bahkan jika ada di antara mereka atau yang diduga bersimpati kepada mereka, ingin membeli sesuatu, dilipatgandakan harganya. Abu Lahab sendiri yang turun tangan memastikan boikot ekonomi berjalan efektif. Jumlah kaum Muslimin saat itu tentu terlalu kecil untuk menciptakan permintaan domestik yang besar. Apalagi, daya beli yang kecil itu pun tidak dapat efektif karena diskriminasi harga.

Boikot yang berakhir setelah tiga tahun itu menjadi tambah memilukan karena Rasulullah SAW kehilangan dua orang yang sangat dicintainya. Satu-satunya istri beliau ketika itu Siti Khadijah ra dan paman yang membesarkan beliau, Abu Thalib, meninggal dunia. Kaum musyrikin bergembira dan menyangka penderitaan itu telah cukup untuk menghentikan Rasulullah SAW. Mereka keliru karena kaum Muslimin malah menjadi bertambah kuat. It won't kill you, just makes you stronger.

Dampak kesulitan ekonomi segera hilang karena sifat temporer boikot. Hijrah ke Madinah mendorong pertumbuhan produksi secara signifikan. Lahan-lahan kaum Anshar yang tadinya tidak tergarap, menjadi subur ditanami oleh kaum Muhajirin yang datang dari Makkah tanpa perbekalan yang layak. Dengan sistem bagi hasil, pemilik tanah dan penggarap memiliki insentif yang sinergis untuk meningkatkan produksi.

Berbagai transaksi manipulatif dan spekulatif dilarang oleh Rasulullah SAW sehingga menimbulkan iklim perdagangan yang sehat dan meningkatkan pendapatan serta kecepatan peredaran uang. Bayangkan bila transaksi manipulatif dan spekulatif tidak dilarang, niscaya pertumbuhan ekonomi sektor riil akan rusak seperti rusaknya konsumsi domestik AS oleh transaksi derivatif.

Terlalu cepat untuk mengatakan krisis global telah berakhir bila transaksi spekulatif manipulatif masih leluasa bergerak, namun Indonesia tidak perlu terlalu khawatir dengan imbas krisis global selama tidak terseret ke dalam transaksi semacam itu.

Sumber: Republika Online

Metodologi Ekonomi Islam

Definisi dan Tujuan
Ada berbagai definisi Ilmu Ekonomi Islam menurut para ekonom dan intelektual muslim. Dua diantara bermacam pengertian tersebut antara lain: Ilmu Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam (Mannan, 1997, hal 19). Ilmu Ekonomi Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya yang langka yang sesuai dengan maqashid (Chapra, 2000, hal 125). Namun, pada intinya dapat ditangkap bahwa ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang upaya-upaya manusia dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup di dalam cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, Ekonomi Islam mempunyai tugas yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Tugasnya selain mempelajari realita perilaku agen-agen ekonomi, baik rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, maupun pemerintah, juga harus merumuskan konsep perilaku ideal menurut ajaran Islam yang seharusnya dilakukan oleh agen-agen ekonomi, sekaligus efek-efeknya yang mungkin bagi perekonomian. Konkretnya, ilmu ini disamping menjelaskan variabel-variabel yang terkait, yang mungkin menyebabkan ketimpangan antara perilaku real dengan perilaku ideal juga bertugas menyarankan strategi yang tepat untuk mengarahkan perilaku agen-agen ekonomi agar perilaku yang ideal dapat terwujud (Chapra, 2000, hal 127-128).

Filsafat Ilmu
Ontologi membahas tentang hakikat apa yang dikaji, atau dengan kata lain, ontologi adalah science of being qua being. Metodologi ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari pandangan cara pandang manusia terhadap dunia (worldview), diantaranya, pandangan tentang dari mana asal mula alam semesta, apa arti dan tujuan hidup manusia, seperti apa hak dan tanggung jawab individu dan masyarakat terhadap satu sama lain (Chapra, 2001, hal 12).

Epistemologi membahas tentang bagaimana badan ilmu pengetahuan disusun. Dengan kata lain, membahas tentang ruang lingkup dan batas-batas ilmu pengetahuan. Pertanyaan yang harus dijawab: Dari mana sumber ilmu pengetahuan? Bagaimana sifat dari ilmu pengetahuan itu? Bagaimana memverifikasi kebenarannya?. Kebenaran wahyu bersifat dogmatis dan absolut, sehingga peran wahyu dalam pencarian kebenaran sangatlah penting. Tetapi, kita dituntut menempatkan kebenaran rasional dan fakta empiris dalam kerangka Islam secara keseluruhan. Nyatanya, Islam memandang penting kedudukan akal, sampai-sampai Allah murka terhadap orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya (10:100). Ada dua pendekatan utama yang digunakan untuk mengembangkan ilmu Ekonomi Islam yaitu deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif diawali dengan mengekstraksi inti ajaran Islam menjadi elemen-elemen teori ekonomi Islam. Pendekatan induktif, sebaliknya, diawali dengan menjelaskan perilaku real agen-agen ekonomi dan interaksi di antara mereka dalam perekonomian.

Verificationism adalah pandangan yang mengatakan bahwa suatu gagasan dapat dikatakan benar ketika ditemukan bukti-bukti yang dapat mendukung gagasan itu. Falsificationism adalah pandangan yang mengatakan bahwa suatu gagasan dapat dikatakan benar ketika tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat menyanggah gagasan itu. Perdebatan verificationism versus falsificationism sejauh ini masih berlangsung di kalangan ekonom Barat. Ahli-ahli Ekonomi Islam tidak banyak membahas perdebatan ini karena keduanya hanya berada pada tataran empirisme. Sementara, epistemologi di dalam ilmu ekonomi islami justru lebih luas termasuk konsep atau gagasan yang bersifat non-empiris (misalnya, tentang Tuhan, akhirat, dll). Masudul Alam Choudhury (1998), menjelaskan bahwa pendekatan ekonomi Islam perlu menggunakan shuratic process yaitu metodologi individual digantikan oleh sebuah konsensus para ahli dan pelaku pasar dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan perilaku pasar. Individualisme yang merupakan ide dasar ekonomi konvensional tidak dapat lagi bertahan, karena tidak mengindahkan adanya distribusi yang tepat, sehingga terciptalah sebuah jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin.

Sebuah ilmu dikatakan bersifat positif ketika membahas sesuatu dalam tataran apa adanya (what is), dan bersifat normatif ketika membahas sesuatu dalam tataran apa yang seharusnya (ought to). Sesuai dengan tugasnya, ilmu ekonomi islam tidak dibatasi semata-mata sebagai ilmu yang bersifat positif atau normatif. Pembatasan ilmu ekonomi islam semata-mata sebagai ilmu yang bersifat positif atau normatif adalah tidak perlu dan tidak produktif. Setiap usaha untuk membatasi aspek-aspek positif dan normatif pada akhirnya akan berakibat buruk, dalam arti menyebabkan lahir dan tumbuhnya sekularisme di dalam ilmu Ekonomi Islam (Mannan, 1997, hal 9-13).

Aksiologi membahas tentang tujuan ilmu pengetahuan disusun, atau dengan kata lain, untuk apa ilmu yang telah disusun itu akan digunakan. Tujuan ilmu ekonomi islami adalah untuk mencapai falah, atau kebahagiaan dunia akhirat. Untuk kehidupan dunia, falah mengandung tiga pengertian: kelangsungan hidup, kebebasan dari kemiskinan, dan kekuatan dan kehormatan. Untuk kehidupan akhirat, falah mengandung tiga pengertian: kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan yang abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan.

Posisi dan Perkembangan
Beberapa penulis mengungkapkan pandangan yang berbeda tentang hubungan ilmu ekonomi islami dan ilmu ekonomi konvensional. Sebagian menempatkan ilmu ekonomi islami secara de novo, sebagai bagian dari ilmu pengetahuan islami secara keseluruhan. Sebagian menempatkan ilmu ekonomi islami at par dengan ilmu ekonomi konvensional, sebagai bagian dari ilmu ekonomi secara keseluruhan. Meskipun terkait, tetapi Ilmu ekonomi islam bukan fiqh muamalah. Fiqh muamalah adalah pengetahuan tentang aturan-aturan syariah yang bersifat praktis di bidang ekonomi (perdata) dan dalil-dalil yang terkait dengan aturan-aturan tersebut. Ilmu ekonomi islam memiliki tiga hubungan fungsi dengan fiqh muamalah: [1] Fungsi yang berbeda dengan fiqh muamalah, [2] Fungsi yang sama dengan fiqh muamalah, [3] Fungsi yang mendukung fiqh muamalah.

Pengetahuan tentang sejarah perekonomian Muslim sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi islami. Namun, apa yang telah dilakukan oleh pendahulu Muslim tersebut tidak harus diartikan sebagai panduan ideal bagi perekonomian islami (kecuali apa-apa yang dicontohkan pada masa kenabian Rasulullah saw). Banyak pemikir Muslim telah memberikan kontribusi berharga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perkembangan ilmu ekonomi modern. Hal ini, perlu diungkap kembali dalam rangka membangkitkan kesadaran dan kebanggan Muslim akan peradaban Islam. Namun, kontribusi tersebut harus tetap ditelaah secara kritis dan obyektif, dan tidak selayaknya diterima secara taken for granted hanya karena dilakukan oleh seorang Muslim.

Semangat Profetis Ekonomi Islam

Positivisme dan Sekularisme, itulah akar permasalahan yang menyebabkan munculnya beberapa paradigma baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, salah satunya adalah ilmu Ekonomi Islam. Positivisme menganggap bahwa seluruh realita yang ada merupakan objek yang hanya dapat diukur nilai kebenarannya menggunakan logika sebab-akibat (kausalitas). Oleh karena itu, ilmu ekonomi konvesional yang berdiri di atas landasan filosofis ini akan menganggap dirinya bebas nilai (value free) sehingga ilmuwan harus menjaga jarak dari objek yang diamatinya. Dengan filosofi ini, maka secara tidak langsung ilmu ekonomi konvensional telah menjelma menjadi "anjing penjaga" bagi kepentingan para kapitalis.

Sekularisme merupakan pemikiran yang berupaya untuk memisahkan agama dari kehidupan manusia. Dengan demikian ilmu pengetahuan pun tak luput dari usaha sekularisasi ini. Sumber kebenaran hanyalah ilmu belaka yang akhirnya mengendalikan manusia sendiri, sedangkan wahyu Tuhan tidak lagi dipakai sebagai petunjuk hidup. Hal inilah yang mengakibatkan berbagai destruksi kehidupan manusia dan menimbulkan banyak ketimpangan. Keadaan ini mendorong para intelektual Islam beramai-ramai mendekonstruksi “kecacatan” dalam ekonomi konvensional, untuk kemudian dilanjutkan dengan mencoba memberi tawaran atau solusi yang bertanggung jawab melalui Islam. Dengan bersumber dari agama yang diyakini memberikan pedoman hidup yang sempurna dan sesuai dengan perkembangan zaman ini, maka sudah selayaknya ilmu Ekonomi Islam berperan sebagai sebuah jawaban realitas ekonomi yang telah terhegemoni oleh kapitalisme.

Pendefinisian ilmu Ekonomi Islam oleh para intelektual Islam telah bersepakat bahwa ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang sesuai dengan syariah Islam, lalu jika begitu akan muncul pertanyaan yang dipakai mazhab apa, tafsirnya milik siapa, dan pertanyaan sejenisnya. Penulis tidak akan membahas masalah tersebut, karena ilmu ekonomi berbeda dengan ilmu fiqih dan pembahasan mengenai hal itu tidak akan melahirkan sebuah jawaban yang mencerdaskan. Menurut penulis, ilmu Ekonomi Islam berdiri di atas paradigma yang khas. Paradigma itu mencakup Al-Qur'an dan As-Sunnah beserta sebab-sebab turunannya ditambah dengan rasionalitas dan penelitian empiris yang terus bergerak dinamis dari teks ke konteks atau sebaliknya dari konteks ke teks. Paradigma itu tentu saja harus dalam koridor maqashidus syariah.

Mengenai paradigma atau landasan epistemologis Ekonomi Islam sudah jelas dan kita tidak perlu meragukannya lagi. Tetapi ada kesulitan yang dialami ketika kita mencoba merumuskan teori Ekonomi Islam. Hal inilah yang sering dikritik, bahwa mengapa jika paradigmanya dengan asumsi-asumsi ekonomi yang berbeda tetapi teorinya masih sama. Hal ini tentu saja wajar –bukan sekedar apologi- karena ilmu Ekonomi Islam baru mulai menggeliat kembali beberapa tahun terakhir, sedangkan ekonomi konvensional telah dan terus berkembang beberapa abad yang lalu hingga saat ini. Tentunya ini dapat menjadi tantangan dan peluang bagi intelektual muda.

Menariknya, Kuntowijoyo malah memberi semangat agar para ilmuwan Islam tidak minder (tidak rendah diri) jika dikatakan tidak ilmiah, karena ukuran ilmiah-objektif positivisme ilmu-ilmu sekular nyata-nyata telah gagal. Tentu saja kita setuju dengan himbauan itu karena kita sedang membangun sebuah keilmuan bahkan peradaban yang lebih baik di tengah-tengah hegemoni Barat. Toh peradaban Barat sendiri merupakan kepanjangan tangan dari masa kejayaan Islam dan ilmuwan Barat juga banyak yang mengambil pemikiran para cendekiawan Muslim seperti: Ibnu Rusyd, Al-Ghazalli, Ibnu Sina, Abu Yusuf, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Akhirnya masa depan Ekonomi Islam sendiri tentu saja tergantung pada perjuangan dan kerja keras para intelektual muslim yang pantang menyerah.

Contoh paling utama dari turunan paradigma ilmu Ekonomi Islam adalah bebasnya ekonomi dari system riba atau instrumen bunga eksploitatif yang digantikan dengan sistem bagi hasil. Dapat kita ilustrasikan secara sederhana begini: Ketika kita meminjam kredit dari bank, maka sesuai dengan kesepakatan perjanjian, kita harus membayar pokok pinjaman beserta bunganya pada waktu jatuh tempo. Bunga inilah yang dituduh bersifat ribawi karena persentasenya telah ditetapkan di awal, tidak memperhatikan apakah usaha kita mendapat laba atau menderita rugi. Berbeda dengan sistem bagi hasil, yang harus dibayarkan adalah pokok pinjaman ditambah sejumlah bagi hasil, bila usaha kita mendapat untung dan jika usaha kita mengalami kerugian, maka kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan persentase waktu akad. Oleh sebab itu dinamakan bagi hasil dan rugi (profit and loss sharing) dimana shahibul maal (kreditur) dan mudharib (debitur) sama-sama berbagi resiko sesuai dengan kondisi riil yang dialami.

Beralih ke wilayah empiris, Ilmu Ekonomi Islam telah memberikan kontribusi yang nyata, mulai dari didirikannya program studi Ekonomi Islam di beberapa perguruan tinggi sebagai proyek pencerdasan umat, hingga munculnya BMT, bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pasar modal syariah sebagai upaya peningkatan taraf perekonomian umat sekaligus sebagai counter terhadap kapitalisme. Dengan begitu, kita dapat melihat adanya semangat profetis atau kenabian dalam tubuh ilmu Ekonomi Islam. Segera melakukan humanisasi, menyadarkan umat akan bahaya hegemoni ilmu ekonomi konvensional yang melahirkan berbagai bentuk patologi sosial; melakukan liberasi - menawarkan ilmu Ekonomi Islam sebagai upaya mentranformasikan umat menuju transendensi – menghadirkan nilai-nilai keilahiahan, sebagai semangat integralisasi realitas dengan teks (wahyu). Tugas ini merupakan salah satu upaya untuk melakukan gerakan transformasi sosial yang membutuhkan proses dan waktu yang tidak sebentar. Umat Islam sudah semestinya memberikan apresiasi terhadap upaya mulia ini. Upaya untuk menggeser kesadaran ideologis umat menuju kesadaran ilmu.

Ekonomi Islam yang Terbuka

Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar,
dan beriman kepada Allah
(QS. Al-Imran [3]: 110)

Tidak dapat dipungkiri, salah satu proses dan hasil dari agenda integrasi ilmu dan agama yang paling menonjol saat ini adalah ilmu Ekonomi Islam. Terbukti dengan didirikannya STEI (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam); dibukanya jurusan atau program studi berbasis Ekonomi Islam; hingga munculnya beberapa pusat studi yang mengkaji ilmu Ekonomi Islam. Dalam hal aplikasi dapat ditemui Pemberdayaan ekonomi umat melalui LKS (Lembaga Keuangan Syari’ah) mulai dari bank syari’ah; pegadaian syari’ah; asuransi syari’ah; hingga BMT (Baitul Mal wa Tamwil). Fenomena di atas sekaligus meneguhkan bahwa agenda besar umat Islam itu (integrasi ilmu dan agama) tidak hanya sekedar ‘wacana muluk-muluk belaka’, tetapi merupakan aksi-aksi riil yang dapat dirasakan manfaatnya oleh umat.

Namun demikian, masih ada keragu-raguan; ketidakpercayaan; hingga tuduhan terhadap aktivitas yang sesungguhnya mulia ini. Yang justru itu banyak dilakukan oleh orang Islam sendiri. Pada dataran keilmuan, paradigma dan metodologi Ekonomi Islam dinilai tidak jelas sehingga keberadaannya dianggap tertutup dan masih sering dipertanyakan. Juga dalam praktek tak luput dari sasaran tembak, LKS yang ada dituduh hanya berkedok syari’ah dalam usahanya meraih profit (profit oriented). Yang lebih tragis, salah satu upaya untuk menyejahterakan kehidupan umat ini dinilai selalu bermuatan politis dan mempunyai kepentingan-kepentiangan tertentu, sehingga patut dan layak untuk dicurigai.

Selama ini, pemikiran dalam Ekonomi Islam didominasi oleh mazhab mainstream yang dipelopori oleh Chapra, Mannan, dkk. (Adiwarman: 2001). Secara garis besar, dapat dikatakan pemikiran kelompok ini berlandaskan pada paradigma Islamisasi Pengetahuan (baca Islamisasi Ekonomi) milik cendekiawan Melayu, Ismail Raji’ al-Faruqi. Konsekuensinya, Ekonomi Islam sering diakui sebagai produk dan tidak bisa lepas dari proyek ‘cukup ambisius’ ini. Tujuan agenda besar ini adalah mengislamkan seluruh ilmu pengetahuan yang selama ini dikuasai oleh pemikiran sekuler Barat, termasuk didalamnya ilmu Ekonomi. Objektivitas ilmu yang bebas nilai (free of value) ternyata memihak kepada kepentingan tertentu yang menimbulkan ketimpangan dan kebobrokan dalam kehidupan masyarakat. Hal inilah yang coba diatasi oleh usaha Islamisasi Pengetahuan. Gerakan intelektual internasional ini menyebar ke seluruh dunia sebagai sebuah usaha untuk mendorong agar umat Islam tidak begitu saja meniru metodologi dari luar dengan mengembalikan ilmu pengetahuan pada nilai-nilai Islam.

Balik ke pokok masalah. Dengan landasan pemikiran mainstream, akhirnya keilmuan Ekonomi Islam banyak dikembangkan oleh pihak-pihak yang secara intelektual memang sepaham dengan arah pemikiran yang demikian.Perkembangan itu diawali dari mengkaji Ekonomi Islam; mendirikan LKS; hingga berbisnis riil dengan kerangka Ekonomi Islam. Berbekal kepedulian dan kesabaran, akhirnya perjalanan Ekonomi Islam mencapai posisi seperti saat ini. Walaupun begitu, pengembangan Ekonomi Islam dinilai masih tertutup (eksklusif) oleh kalangan awam maupun kalangan yang tidak sepakat dengan alur pemikiran Ekonomi Islam.

Persoalan Ekonomi Islam sebagai sebuah Islamisasi Pengetahuan mungkin masih menyisakan banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaan itu (sebagaimana dididentifikasi Kuntowijoyo: 2004) adalah mengenai kedudukan pengetahuan dalam Islam. Pengetahuan adalah kebudayaan atau muamalah yang menganut kaidah ‘semua boleh kecuali yang dilarang’. Jika pengetahuan sudah menjadi egoistik dan melampaui batas, maka hilang statusnya sebagai sekedar muamalah. Bahkan kadang-kadang pengetahuan mengklaim sebagai kebenaran. Penyakit inilah yang mungkin menjangkiti pengembangan Ekonomi Islam sehingga perlu diwaspadai oleh para ekonom muslim.

Menurut Kuntowijoyo, pengetahuan yang benar-benar objektif tidak perlu diislamkan, karena Islam mengakui objektivitas. Oleh karena itu, umat Islam harus pandai-pandai memilih mana yang perlu islamisasi mana yang tidak. Tidak ada kekhawatiran apapun dengan ilmu yang benar-benar objektif dan sejati. Jadi Islamisasi Pengetahuan sebagian memang perlu, sebagian pekerjaan yang tidak berguna. Agaknya sikap umat Islam seharusnya adalah la tukadzibuhu jamii’a wala tushahhihuhu jamii’a (jangan tolak semuanya dan jangan terima semuanya).

Menindaklanjuti hal yang mendasar tersebut, kiranya dapat dipinjam langkah objektivikasi-nya Kuntowijoyo secara singkat dan sederhana untuk membuat pengembangan Ekonomi Islam lebih terbuka. Oleh Kuntowijoyo, Objektivikasi adalah penerjemahan atau konkretisasi nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategori objektif. Dalam konteks ini, suatu perbuatan itu dimasukkan objektif bila perbuatan itu dirasakan oleh orang non-muslim sebagai sesuatu yang natural atau sewajarnya, tidak sebagai perbuatan keagamaan. Walaupun dari sisi yang mempunyai perbuatan bisa tetap menganggapnya sebagai perbuatan keagamaan termasuk amal. Begitu juga sebaliknya.

Objektivikasi harus diwujudkan ke dalam perbuatan rasional, sehingga orang luar pun dapat menikmati tanpa harus menyetujui nilai-nilai asal. Misalnya ancaman Tuhan kepada orang Islam sebagai orang tidak beriman bila tidak meninggalkan riba dapat diobjektifkan dengan sistem bagi hasil yang secara ekonomi lebih menguntungkan dan secara muamalat dibolehkan. Objektivikasi sendiri sesungguhnya berbeda dengan sekulerisasi dan objektivasi pengetahuan Barat. Dengan strategi ini, diharapkan dari sisi epistemologi Ekonomi Islam menjadi semakin jelas dan dapat diterima oleh lebih banyak kalangan.

Bergeser ke lapangan, ditemuinya beberapa penyimpangan atau pelanggaran oleh LKS terutama menyangkut aspek kesyari’ahan menyebabkan munculnya tuduhan-tuduhan terhadap Ekonomi Islam. Embel-Embel syari’ah dituduh hanya sebagai cara untuk mengeruk keuntungan bisnis semata. Tuduhan ini tidak sepenuhnya benar, karena penyelewengan itu hanya dilakukan oleh oknum kecil yang tidak bertanggung jawab. Persentasenya pun tidak signifikan dibanding peran dan kinerja LKS dalam memberdayakan ekonomi umat. Untuk itu diperlukan dukungan dan usaha memperbaiki sistem aturan dan pengawasan agar kesalahan itu dapat diminimalkan. Justru yang diperlukan sekarang adalah persiapan mutu Sumber Daya Insani yang lebih berkualitas dalam ‘melawan’ globalisasi. Harapannya, berbagai lapisan masyarakat tidak cuma bisa menghujat tetapi mampu memberikan solusi yang cerdas dan mencerahkan. Karena memang umat sudah terlalu ‘pening’ memikirkan kebobrokan sistem dan hendaknya sekarang perbaikan dimulai dari diri sendiri, yang kecil dan sederhana tetapi kontinyu menuju keadaan yang lebih baik. Paling penting dan tidak boleh dilupakan bahwa praktek tidak semudah teorinya.

Tentang penilaian adanya muatan politis yang selalu terkandung dalam Ekonomi Islam juga tidak sepenuhnya dapat dibuktikan bahwa itu signifikan. Diakui memang selama ini ada beberapa partai politik yang concern dengan Ekonomi Islam, yang itu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan parpol tersebut. Tetapi sekali lagi, keadaan ini tidaklah mengkhawatirkan dan mendominasi pengembangan Ekonomi Islam. Bahkan pada kenyataannya, lebih banyak organisasi non-politik yang melakukan aktivitas-aktivitas Ekonomi Islam. Sebut saja Muhammadiyah dengan amal usahanya yang banyak, Kopontren (Koperasi pondok pesantren) yang dimiliki pondok pesantrennya NU. Diharapkan juga bahwa gagasan objektivikasi dapat membebaskan Ekonomi Islam dari prasangka politis pihak-pihak birokrasi atau pemerintah, umat muslim, dan non-muslim. Yang mencemaskan adalah keadaan perpolitikan di tanah air saat ini yang memang tidak dapat dikatakan sebagai politik amar ma’ruf nahi munkar. Nyatanya muatan politis itu juga cuma kecil saja dan Ekonomi Islam memang harus terbuka.

Yang jelas, seluruh pihak yang terkait dengan perkembangan Ekonomi Islam harus mampu menampilkan Ekonomi Islam dengan terbuka sehingga mampu merealisasikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Terlalu sayang jika khasanah keilmuan ini ditumpangi oleh kepentingan jahat tertentu atau bahkan dibiarkan begitu saja. Aksi-aksi pemberdayaan riil lah yang sekarang ini mendesak dibutuhkan. Pemikiran atau wacana melangit tak akan ada gunanya tanpa realisasi konkret. Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam.

Ekonomi Islam sebagai Counter atas Ekonomi Konvensional

Pendahuluan
Sesuai dengan fakta sejarah, kebenaran positivistik dan sekularistik yang ditawarkan oleh ilmu ekonomi konvensional ternyata banyak menimbulkan ketimpangan yang menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan. ilmu yang diakui sebagai bebas nilai (value free) ini berprentensi untuk melanggengkan ketidakadilan yang diciptakan oleh para pemilik modal.

Kebangkitan kembali ilmu Ekonomi Islam merupakan sebuah jawaban atas kebutuhan terhadap ilmu ekonomi yang lebih humanis. Dengan memuat nilai-nilai ajaran Islam (Al-Qur’an dan Hadis), ilmu Ekonomi Islam diyakini akan mampu menyejahterakan umat manusia dengan lebih baik. Kaum mustadl’afin yang selama ini termarjinalkan oleh ilmu ekonomi konvensional akan terangkat harkat dan derajatnya.

Namun demikian, perkembangan ilmu Ekonomi Islam sendiri dirasa belum seimbang. Di satu sisi, walaupun ditemukan beberapa penyimpangan dalam prakteknya perkembangan institusi Ekonomi Islam sangat pesat. Sedangkan di sisi lain, penggalian teori-teori Ekonomi Islam masih kurang dan membuat perkembangannya relatif lambat. Keadaan ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi eksistensi ilmu Ekonomi Islam saat ini dan perkembangnnya di masa mendatang.

Didorong oleh latar belakang semacam di atas, tulisan ini berusaha mengidentifikasi peluang dan tantangan ilmu Ekonomi Islam kaitannya sebagai counter terhadap ilmu ekonomi konvensional. Sekaligus memberikan sedikit strategi untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam pengembangan ilmu Ekonomi Islam.

Beberapa Peluang dan Tantangan
Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan ilmu Ekonomi Islam ternyata berasal dari dalam umat Islam sendiri. Tantangan itu adalah rasa “minder” atau rasa tidak percaya diri di hadapan Barat dalam hal ini ilmu ekonomi konvensional. Kekurangpercayaan diri ekonom muslim ini harus segera dihilangkan dengan penguasaan terhadap bahasa, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teori ekonomi konvensional. Setelah menguasai hal tersebut, maka rasa inferioritas umat Islam dapat diatasi dan pengembangan Ekonomi Islam akan menjadi tampil lebih elegan. Justru dari sini dapat dilihat, bahwa ilmu Ekonomi Islam bertujuan menumbangkan superioritas Barat dan memulihkan kepercayaan diri umat Islam.

Ilmu Ekonomi Islam dan ekonomi konvensional mempunyai perbedaan pada momen sejarah kelahiran dan perkembangannya. Ilmu ekonomi konvensional dengan paradigma positivisme dan sekularisme muncul di tengah ekspansi imperialisme Barat. Hingga akhirnya sekarang ilmu ini digunakan sebagai alat legitimasi untuk penjajajahan dan penindasan terselubung melalui apa yang sering disebut dengan globalisasi. Berlawanan dengan itu, ilmu Ekonomi islam lahir kembali sebagai usaha mulia untuk membebaskan bangsa-bangsa muslim dari kekejaman penjajahan ekonomi yang menindas. Berdasarkan perbandingan umurnya, tak salah jika perkembangan ilmu Ekonomi Islam masih terlalu dini dan mencari-cari bentuk bakunya. Ini wajar karena memang umur ilmu Ekonomi Islam beberapa abad lebih muda dibandingkan ilmu ekonomi konvensional.

Sebenarnya ilmu ekonomi konvensional tidak mengambil posisi netral, tetapi lebih banyak didominasi paradigma yang merefleksikan struktur kesadaran barat yang terbentuk oleh peradaban modern. Sementara itu, ilmu Ekonomi Islam ternyata lebih dekat kepada posisi netral sebab tidak memburu kekuasaan dan menghendaki pemihakan terhadap kaum melalui kedermawanan dan kesetaraan.

Umat Islam yang secara mentah-mentah menerima ilmu ekonomi konvensional akan mengalami berbagai penyelewengan seperti distorsi ekonomi dari posisi realistisnya, tercerabut dari akar ekonominya, dan bergantung kepada perekonomian bangsa lain. Dengan memakai ilmu Ekonomi Islam, bahaya penyelewengan itu dapat disingkirkan. Ilmu yang relatif baru berkembang ini akan melindungi umat Islam dari keterasingan dan menempatkan perekonomiannya ke posisi yang lebih realistis.

Dengan berbasis bebas nilai atau value free, ternyata pengkaji dalam ilmu ekonomi konvensional harus menjaga jarak dari obyek yang ditelitinya. Sekilas ini merupakan syarat objektivitas dan netralitas yang digembar-gemborkan oleh para ekonom barat. Namun sesungguhnya hal ini hanya dimanfaatkan untuk menyembunyikan nafsu eksploitasi terhadap sumber daya yang ada. Sebaliknya dengan nilai-nilai Qur'ani, ekonom muslim dapat lebih dekat dan berpihak terhadp objek yang dikajinya. Ini membuat ilmu Ekonomi Islam lebih bersih, objektif, dan netral.

Memang benar ilmu ekonomi Islam menyimpan potensi yang besar bagi kemakmuran manusia. Namun tidak menutup kemungkinan ekonom muslim lebih banyak melihat apa yang ada dalam dirinya daripada apa yang ada dalam kenyataan. Hal ini bisa saja menyebabkan mererka tergelincir ke dalam retorika atau fanatisme dan menyerang ilmu ekonomi konvensional secara membabi buta. Dalam keadaan seperti ini, ilmu Ekonomi Islam akan dimanfaatkan untuk melakukan “balas dendam intelektual”. Tetapi kesadaran dan orisinalitas ekonom muslim dapat mencegah dari ketergelinciran ke dalam bahaya di atas.

Penutup
Dari ulasan di atas, ada setidaknya tiga hal strategis yang dapat dilakukan guna menyusun langkah selanjutnya bagi pengembangan ilmu Ekonomi Islam di masa mendatang. Pertama, revitalisasi tradisi lama yang meliputi Al-Qur'an dan Hadis beserta pemikiran ekonom muslim klasik. Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama yang tidak bisa diragukan lagi bagi ilmu Ekonomi Islam. Begitu juga, tak dapat dipungkiri bahwa jauh sebelum ada Adam Smith, Keynes, Friedman, dan ekonom barat lainnya, telah banyak pemikiran ilmu Ekonomi Islam yang dilahirkan oleh ulama klasik semacam Abu Ubaid, Abu Yusuf, Al-Ghazali. Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, dan sebagainya. Tradisi lama ini tidak boleh serta-merta ditinggalkan dalam pengembangan ilmu Ekonomi Islam.

Kedua, Pembaharuan dan pengembangan tradisi lama. Tradisi lama yang disebutkan sebelumnya tentunya mempunyai konteks yang berbeda dengan kenyataan yang kita alami saat ini. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian agar relevan dengan kondisi yang melingkupi kita di sini dan saat ini. Penyesuaian itu tentu dilakukan harus dalam kerangka maqasidus syari'ah. Ketiga, Penyikapan terhadap ilmu ekonomi konvensional. Tindakan ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih kepada perkembangan ilmu Ekonomi Islam. Sikap yang diserukan tidak bersifat reaksioner dan tidak menentang pemikiran ilmiah progesif yang ada di Barat. Ini dimaksudkan untuk menciptakan pondasi ilmu Ekonomi Islam yang kuat dalam perspektif ilmiah. Di sini harus mampu dibedakan antara yang baik dan buruk. Tentunya perlu diingat ungkapan “jangan terima semuanya dan jangan tolak semuanya”.